spot_img
Minggu, Desember 8, 2024
spot_img
BerandaEKONOMIDorong Ekspor Produk Kosmetik dan Pangan, BPOM Kejar Target Akreditasi Kelas Dunia

Dorong Ekspor Produk Kosmetik dan Pangan, BPOM Kejar Target Akreditasi Kelas Dunia

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar lokakarya dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan integritas lembaga, Kamis, 28 November 2024. Langkah ini sejalan dengan target BPOM untuk meraih akreditasi WHO List Authority (WLA) pada tahun depan.

Hadir Auditor VI Badan Pemeriksa Keuangan Drs. Fathan Subchi, M.A.P., Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin.

Dalam kesempatan ini, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menyampaikan, lokakarya digelar dengan tujuan untuk memperkuat budaya integritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pengawasan obat dan makanan, serta mendukung upaya menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan berkelas dunia.

Saat ini, BPOM juga tengah berupaya memperoleh status WLA yang akan mengakui Indonesia sebagai negara dengan sistem pengawasan obat dan makanan kelas dunia.

Dengan meraih akreditasi ini, menurut Taruna, produk-produk Indonesia akan diakui secara global dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar internasional.

“Jika kita sudah masuk WHO List Authority, produk-produk kita akan dianggap setara dengan produk-produk dari negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang,” ujarnya.

Salah satu manfaat utama dari akreditasi ini adalah percepatan proses ekspor. Saat ini, produk-produk Indonesia yang ingin diekspor ke negara-negara maju seringkali harus melalui proses pemeriksaan yang panjang dan memakan biaya tinggi. Adanya akreditasi WLA, proses pemeriksaan ini dapat dipersingkat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya bagi pelaku usaha. Selain itu, akreditasi ini juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk Indonesia.

“Dengan adanya stempel BPOM, konsumen akan merasa lebih aman dan yakin akan kualitas produk yang mereka konsumsi,” tambah Taruna.

Lokakarya ini juga menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara BPOM dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini, sudah ada sekitar 60 ribu UMKM yang terdaftar di BPOM.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah UMKM yang terdaftar dan membantu mereka untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM,” katanya.

Lokakarya ini juga memiliki beberapa tujuan strategis. Salah satu tujuan strategisnya adalah meningkatkan internalisasi budaya integritas di lingkungan BPOM, sekaligus mendukung pencapaian tujuan BPOM melalui peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam rangka meningkatkan pelayanan publik prima dengan menegakkan integritas tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Integritas menjadi hal yang sangat vital dalam menjalankan pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sejak tahun 2014, BPOM telah menjalin kerja sama yang erat dengan BPK. Kerja sama tersebut terjalin melalui rekomendasi strategis yang diberikan BPK untuk memperkuat tata kelola, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan di BPOM.

Sebagai hasil dari tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK, BPOM berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut dan terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas kinerjanya.

“Sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pengawasan obat dan makanan, BPOM berkomitmen mendukung penuh pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah mendukung swasembada pangan dan memastikan keamanan, serta kualitas obat dan makanan sesuai dengan Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” tambahnya.

BPOM juga aktif mendorong pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja melalui pengawasan terhadap industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia.

“BPOM melakukan pengawasan secara menyeluruh, mulai dari sebelum produk dipasarkan (pre-market) hingga setelah produk beredar di masyarakat (post-market), untuk memastikan keamanan dan kualitasnya,” tegas Taruna.(bul)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -



VIDEO