Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana mengumpulkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, camat dan lurah pada, Jumat, 29 November 2024. Program organisasi perangkat daerah akan dievaluasi pasca kembali bekerja usai cuti kampanye selama dua bulan. “Saya meminta pimpinan OPD fokus bekerja untuk bisa memanagemen unit dinas masing-masing dengan baik lagi,” terangnya.
Menurutnya, seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kota Mataram tidak lagi berbicara tentang hiruk-pikuk politik kemudian diminta dilakukan evaluasi terhadap program atau pekerja di masing-masing organisasi perangkat daerah. “Insya Allah, hari Senin akan dipaparkan semua progresnya pasca dua bulan saya tidak menjabat,” terangnya.
Orang nomor satu di Kota Mataram mengelak akan mengevaluasi kinerja pejabat, melainkan lebih fokus mengevaluasi pekerjaan fisik karena telah masuk triwulan keempat. Mohan mengaku, belum mengetahui secara detail terhadap realisasi program fisik maupun keuangan karena sama sekali belum mendapatkan gambaran terhadap progres capaian fisik dan keuangan di triwulan keempat. “Saya belum mendapatkan gambaran apapun, maka nanti saya minta dipaparkan lagi,” ujarnya.
Selain realisasi fisik dan keuangan, ia juga akan meminta dipaparkan realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi. Selama dua bulan tidak menjabat akan dilihat kinerja masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah, camat dan lurah.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri sebelumnya menjelaskan, pihaknya telah mengevaluasi capaian pendapatan asli daerah dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Evaluasi ini dimaksudkan untuk melihat progres pendapatan asli daerah dari pajak maupun retribusi. Progresnya relatif signifikan dari target Rp500 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024, terealisasi 76 persen lebih atau Rp381 miliar. “Kita mengevaluasi capaian PAD ada yang sampai triwulan ketiga bahkan sampai 4 November,” terang Alwan.
Sebagian OPD teknis kata Alwan, melampui target 102 persen sampai dengan triwulan ketiga. Di satu sisi, OPD lainnya juga memiliki capaian sangat rendah yakni 40 persen. Retribusi parkir dan retribusi persampahan memiliki capaian sangat rendah. Dari target retribusi parkir Rp15,5 miliar baru tercapai 40 persen lebih atau sekitar Rp7 miliar lebih. Demikian pula, retribusi persampahan dari target Rp9,5 miliar baru terealisasi sekitar Rp3 miliar lebih.
Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengakui, capaian pendapatan asli daerah dari sektor retribusi masih sangat rendah sehingga menjadi tantangan. “Kalau sektor pajak relatif bagus. Justru paling rendah itu retribusi. Retribusi parkir dan persampahan kemungkinan tidak bisa mencapai target,” tegasnya.
Permasalahan rendahnya capaian retribusi parkir dan retribusi kebersihan disebabkan penetapan target di tahun 2024, dengan asumsi terdapat kenaikan tarif. Terlepas dari persoalan itu, Alwan meminta OPD penghasil PAD dengan capaian rendah melakukan kiat-kiat untuk percepatan. Minimal dengan sisa waktu dua bulan bisa mencapai 70-80 persen.
Disamping itu, pihaknya juga mendesak pimpinan OPD lainnya untuk bisa berkolaborasi untuk optimalisasi pendapatan asli daerah. “Seperti Dinas Perdagangan bisa berkolaborasi untuk pengelolaan parkir di pasar,” sebutnya.
Alwan memastikan target PAD di tahun 2024 mencapai Rp500 miliar bisa tercapai meskipun dua retribusi tidak melampui target, melainkan dapat tertutupi dengan potensi PAD lainnya. (cem)
