Sumbawa Besar (Suara NTB) – Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Sumbawa terpaksa menunda pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) karena terkendala aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan penyesuaian pagu anggaran.
“Memang ada keterlambatan untuk pembayaran gaji di lima OPD dan kami targetkan dalam beberapa hari kedepan persoalan tersebut bisa segera tuntas, ” Kata kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumbawa, Didi Hermansyah, Selasa, 3 Desember 2024.
Persoalan terlambatnya pembayaran gaji di lima OPD tersebut lanjut Didi bukan karena kurangnya anggaran di kas daerah. Namun terkendala aplikasi SIPD yang terpusat di Jakarta, yang mengalami gangguan serta adanya penyesuaian pagu anggarannya.
“Penyesuaian pagu anggaran tersebut karena adanya perpindahan pegawai di tengah perjalanan yang belum tercover di pagu anggaran yang sudah disusun sebelumnya,” ujarnya.
Didi menerangkan, masing-masing OPD memiliki anggaran kas tersendiri. Jadi, ketika OPD penyusunan DPA dilakukan, dibarengi dengan penyusunan rencana penarikan dana dan acuannya adalah pagu anggaran.
“Khusus gaji, ketika ada pegawai yang pindah, tentu tidak diperhitungkan dalam pagu anggaran OPD sehingga terjadilah kekurangan pagu,” terangnya.
Didi mengatakan, biasanya hal inilah yang menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji. Sebab, harus dilakukan penyesuaian kembali terhadap pagu anggarannya karena untuk gaji tidak bisa ditunda dan dihentikan karena persoalan anggaran.
“Inilah yang sedang berproses di penganggaran. Ketika sedang berproses di penganggaran, otomatis sistem penatausahaan dalam aplikasi (SIPD, red) akan berhenti. Tapi ini tidak menghalangi gaji, hanya saja membutuhkan waktu,” jelasnya. (ils)
