Giri Menang (Suara NTB) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemberdayaan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Abdul Kadir menjelaskan strategi pemerintah untuk meningkatkan layanan bagi PMI, baik yang sedang bekerja di luar negeri maupun setelah mereka kembali ke tanah air.
“NTB dipilih sebagai proyek percontohan karena wilayah ini merupakan salah satu kantong utama PMI di Indonesia,” ujar Abdul Kadir, saat berkunjung ke rumah makan Sukma Rasa, milik mantan PMI yang kini sukses berwirausaha, di Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, pada Rabu 11 Desember 2024 malam.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Abdul Kadir Karding didampingi oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Mayjen TNI Dr. Hassanudin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTB Gede Aryadi, Anggota DPR RI Muazzim, serta Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna.
NTB dikenal sebagai daerah dengan jumlah PMI yang signifikan, dengan banyak penduduk setempat yang menjadikan pekerjaan di luar negeri sebagai pilihan utama untuk meningkatkan taraf hidup. Namun, tantangan bagi PMI purna tugas sering kali muncul setelah mereka kembali ke tanah air, terutama dalam hal keterampilan dan akses ke peluang ekonomi.
Menurut Abdul Kadir, pemerintah memprioritaskan pemberdayaan PMI purna dengan fokus pada tiga aspek utama. “Tugas kami, apabila mereka sudah purna, adalah pemberdayaan. Kami akan mensupervisi atau melatih mereka untuk memiliki keterampilan khusus. Pelatihan ini mencakup berbagai bidang seperti kewirausahaan, teknologi, dan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal maupun global,” ujarnya.
Pemerintah juga berupaya mempermudah akses keuangan bagi PMI purna, melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, termasuk bank dan koperasi, untuk menyediakan pinjaman modal usaha dengan bunga rendah. “Kami juga melatih cara pemasaran dan memberikan pendampingan berkelanjutan untuk membantu PMI purna mencapai level yang diharapkan, agar mereka dapat memanfaatkan keterampilan mereka untuk menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan sistem pelayanan bagi PMI agar lebih efisien dan tidak membebani calon pekerja migran. Abdul Kadir menyoroti beberapa hal penting yang menjadi fokus perbaikan. “Pelayanan harus cepat, murah, dan dekat dengan kantong PMI. Jangan lagi ada pelatihan yang harus ke Jakarta atau pemeriksaan kesehatan yang memakan biaya tinggi dan waktu lama,” katanya.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pelayanan yang ramah pengguna, yang mencakup penyederhanaan prosedur administrasi serta penghapusan biaya-biaya yang tidak perlu. Dengan demikian, calon PMI dapat mengikuti proses secara prosedural tanpa merasa terbebani.
“Bagi yang main-main, kami akan cari datanya dan kami tegakkan hukum. Mereka yang mempermainkan calon PMI akan ditangkap,” tegas Abdul Kadir.
Menteri Karding juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan PMI berjalan maksimal. Salah satu langkah yang diambil adalah pembentukan tim khusus di setiap desa. “Kami meminta desa untuk membentuk tim yang bertugas memberikan informasi tentang lowongan kerja dan cara menjadi PMI yang prosedural. Tim ini bisa melibatkan kepala desa, posyandu, hingga PMI purna,” jelasnya.
Pemerintah daerah di NTB juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program ini. Sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan proyek percontohan di NTB.
Selain mempersiapkan keberangkatan calon PMI, pemerintah juga gencar mengkampanyekan sisi positif dari pengalaman PMI purna. Abdul Kadir percaya bahwa PMI yang telah berhasil di luar negeri dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya. “Kami mendorong PMI purna untuk menjadi role model di daerahnya. Dengan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki, mereka dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” ungkapnya.
Kampanye ini diharapkan tidak hanya meningkatkan citra PMI, tetapi juga mengubah stigma negatif yang sering melekat pada pekerjaan migran. Dengan menjadikan NTB sebagai proyek percontohan, pemerintah berharap program ini dapat menjadi model yang bisa diterapkan di daerah lain di Indonesia.
“Kami optimistis bahwa dengan langkah-langkah ini, PMI dari NTB akan menjadi lebih sejahtera dan terlindungi, tidak hanya selama bekerja di luar negeri, tetapi juga setelah mereka kembali ke tanah air,” pungkas Abdul Kadir. (bul)
