Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana ingin melakukan penyegaran terhadap pejabat di lingkup Pemerintah Kota Mataram. Surat persetujuan mutasi telah dikirim dua hari lalu ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. “Masih berproses untuk meminta izin ke BKN,” katanya ditemui pada, Rabu 18 Desember 2024.
Ia telah mengkonfirmasi ke Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, juga Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri untuk mengawal dan mengatensi surat permohonan mutasi tersebut. “Pokoknya segera kalau izin sudah turun langsung kita lakukan mutasi. Saya ingin lakukan penyegaran pejabat,” tegasnya.
Selain pengisian jabatan kosong, juga akan dilakukan pergeseran pejabat setingkat eselon II, III, dan IV. Saat ini kata Walikota, posisi Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretaris DPRD Kota Mataram sangat urgent untuk diisi. Jabatan kosong lainnya juga sangat strategis untuk segera diisi.
Pengisian jabatan sebelumnya terkendala karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, sehingga pemerintah pusat membatasi ruang kepala daerah untuk melakukan mutasi. “Tetapi sekarang saya pikir segera diakselarasi izin yang kita ajukan untuk pengisian jabatan yang kosong,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kota Mataram mengharapkan, pengisian jabatan strategis ini guna mengoptimalkan pelayanan dengan baik serta birokrasi berjalan dengan optimal.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengaku, surat permohonan pengisian jabatan telah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan diharapkan segera mendapatkan persetujuan. Sebab, sejumlah jabatan eselon II,III,dan IV yang kosong akan bertambah, sehingga ini dijadikan pertimbangan oleh pemerintah pusat. “Kita sudah ajukan surat dan semoga segera keluar surat persetujuannya,” tambahnya.
Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram kembali menegaskan, kekosongan jabatan dipastikan tidak mengganggu pelayanan. Saat ini, tataran top manager (pimpinan OPD,red) yang kosong sehingga tidak begitu mengganggu kualitas pelayanan, karena staf di bawahnya terutama pejabat eselon III dan IV mampu menjalankan program yang telah direncanakan. Demikian pula, staf administrasi yang pensiun maka beban kerja diserahkan ke staf lainnya sebelum dilakukan pengisian jabatan. Sekda mengharapkan rekomendasi pengisian jabatan bisa segera diterima sehingga bisa dilakukan pelantikan pejabat. (cem)
