Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB menyoroti angka kemiskinan di wilayah tersebut yang masih terbilang cukup tinggi. Meskipun terdapat penurunan signifikan pada tahun 2024, persentase kemiskinan di NTB masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan nasional.
“Masalah kemiskinan masih menjadi perhatian utama. Meskipun ada penurunan tahun ini, angka kemiskinan kita masih berada di atas rata-rata nasional,” ujar Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda.
Isvie mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan di NTB pada tahun 2024, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Data BPS per Maret 2024 mencatatkan angka kemiskinan di NTB sebesar 12,91 persen.
“Jumlah penduduk miskin di NTB berkurang sebanyak 709 ribu jiwa pada tahun 2024. Namun, angka kemiskinan kita masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang berada di angka 9,03 persen,” jelas Isvie.
Berdasarkan data BPS per Maret 2024, NTB tercatat sebagai salah satu dari 12 provinsi termiskin di Indonesia. Provinsi-provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi per Maret 2024 antara lain Papua Pegunungan (32,97 persen), Papua Tengah (29,76 persen), Papua Barat (21,66 persen), Nusa Tenggara Timur (19,48 persen), Papua Barat Daya (18,13 persen), Papua Selatan (17,44 persen), Papua (17,26 persen), Maluku (16,05 persen), Gorontalo (14,57 persen), Aceh (14,23 persen), Bengkulu (13,56 persen), dan NTB (12,91 persen).
“Dari data ini, kami berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat mengadakan berbagai event nasional dan internasional secara berkesinambungan. Dengan demikian, ekonomi kita akan bergerak, dan di masa depan, angka kemiskinan di NTB dapat turun hingga mencapai di bawah angka kemiskinan nasional,” tegas Isvie.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menekankan pentingnya peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang diperlukan adalah kondisi daerah yang kondusif. Isvie mengimbau agar kondusifitas daerah terus dijaga, karena hal itu menjadi modal penting bagi kelancaran pembangunan, terutama dalam menarik investasi dan mendukung sektor pariwisata NTB yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Dalam memelihara kondusifitas dan keamanan daerah yang baik, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak dan seluruh elemen masyarakat. Banyak agenda penting yang dilaksanakan di NTB yang memerlukan situasi daerah yang kondusif,” pungkasnya. (ndi)
