Mataram (Suara NTB) – Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum, berharap sektor transportasi di NTB dapat mengalami perubahan signifikan di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang baru, Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri. Menurutnya, sektor transportasi memegang peran vital sebagai “jantung pembangunan NTB” yang harus segera dibenahi demi kemajuan provinsi ini.
Junaidi Kasum, yang akrab disapa JK, memaparkan sejumlah persoalan dalam sektor transportasi publik di Provinsi NTB saat ini. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah banyaknya perusahaan otobus (PO) yang belum memiliki izin operasional yang lengkap.
“Salah satu kendala utama adalah belum terhubungnya proses izin antara Dinas Perizinan dan Dinas Perhubungan, yang merupakan otoritas pelaksanaan izin. Akibatnya, banyak kendaraan yang tercatat dalam data perizinan, namun pemiliknya tidak memperhatikan aturan terkait plat kendaraan yang berasal dari luar daerah,” ungkap Junaidi.
Menurutnya, masalah ini menyebabkan kesulitan bagi pengusaha transportasi lokal. Oleh karena itu, Organda NTB berharap agar gubernur yang baru dapat mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) atau peraturan daerah (Perda) yang mengatur hal ini dengan lebih tegas. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa pengusaha transportasi di NTB beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendukung kelancaran arus transportasi yang lebih teratur.
Masalah lain yang dihadapi pengusaha transportasi adalah tingginya harga kendaraan di NTB, yang jauh lebih mahal dibandingkan di daerah lain seperti Bali, Surabaya, atau Jakarta. “Contohnya, harga kendaraan seperti Hiace di Mataram bisa lebih mahal sekitar Rp 20 juta hingga Rp 30 juta dibandingkan di Bali. Bahkan, perbedaannya bisa mencapai Rp 60 juta jika membeli di Jakarta atau Surabaya. Ditambah lagi, stok kendaraan yang terbatas di dealer lokal, hal ini menjadi tantangan besar bagi pengusaha transportasi di sini,” ujar Junaidi.
Untuk itu, Organda NTB berharap pemerintah dapat mendatangkan merek-merek kendaraan lain ke NTB guna menciptakan kompetisi yang sehat dan mencegah monopoli oleh perusahaan tertentu.
Selain itu, Organda NTB juga mengusulkan agar pemerintah lebih mengoptimalkan armada angkutan umum milik pengusaha lokal.
“Kami berharap, dalam rangka pembenahan sektor transportasi, kebijakan yang mendukung penggunaan kendaraan lokal bisa diterapkan. Untuk angkutan publik massal, terutama kendaraan listrik, sejauh ini masih belum optimal. Meskipun sudah ada uji coba dengan angkutan Damri, sayangnya itu tidak berjalan lancar,” tambahnya.
Organda NTB juga menyoroti maraknya angkutan tidak resmi, seperti odong-odong, yang beroperasi tanpa izin sah, tidak memiliki Surat Keterangan Uji Kelayakan (KIR), serta tidak memiliki kelengkapan administrasi lainnya. Fenomena ini dianggap sebagai contoh buruk pengelolaan transportasi publik yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Kami siap mendukung langkah-langkah perbaikan ini. Semoga dengan kepemimpinan gubernur yang baru, sektor transportasi NTB bisa lebih tertata dengan baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Junaidi.
Sebagai bagian dari upaya mendukung pembenahan ini, Organda NTB berencana mengadakan silaturahmi dengan gubernur terpilih untuk membahas isu transportasi publik secara bersama-sama. Junaidi berharap, dengan langkah-langkah strategis yang tepat, NTB dapat meningkatkan kualitas transportasi publik yang lebih efisien dan mengedepankan kearifan lokal. (bul)
