Mataram (Suara NTB) – Juru bicara pasangan Iqbal-Dinda, Adhar Hakim, mengatakan bahwa pertemuan Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal dengan sejumlah menteri merupakan langkah strategis untuk jemput bola mendapatkan dukungan program dan anggaran dari pusat menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih yang dijadwalkan antara Februari atau Maret 2025.
“Pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Lima tahun adalah waktu yang singkat, sehingga tata kelola pemerintahan harus segera ditata,” kata Adhar di Mataram, Senin.
Mantan Kepala Perwakilan Ombudsman NTB ini mengaku bahwa kemampuan APBD NTB hanya mencapai sekitar Rp5 triliun lebih. Sementara, setelah dipakai belanja daerah dan kebutuhan lainnya, tersisa sekitar Rp2 triliun. Hal tersebut tentu dirasa sangat kurang dalam rangka merealisasikan janji politik Iqbal-Dinda yakni, NTB Makmur Mendunia.
“APBD NTB ini hanya Rp5 triliun lebih. Itu pun dengan program rutin yang ada sekitar Rp3 triliun. Tentu, sisanya hanya Rp2 triliun tidak cukup untuk memastikan program unggulan bisa terealisasi, sehingga Pak Iqbal menjemput bola untuk mendapatkan dukungan program dan anggaran dari pusat,” terang Adhar.
Menurut dia, kunjungan tersebut bertujuan menginventarisasi program pusat yang dapat dibawa ke NTB sekaligus mencari potensi pendanaan alternatif.
Adhar juga menyebut langkah ini sebagai upaya taktis mendukung janji politik saat kampanye lalu, termasuk dalam rangka mempersiapkan NTB sebagai tuan rumah PON 2028.
Oleh karena itu, Ketua Tim Transisi pemerintahan Iqbal-Dinda ini, tak sependapat dengan anggapan bahwa Lalu Iqbal kebanyakan keliling daripada mempersiapkan untuk fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ketika sudah dilantik sebagai gubernur definitif.
“Kalau soal RPJMD, kami di transisi sudah rapat siang dan malam secara marathon merampungkan-nya dengan tim Bappeda NTB terkait sinkronisasi program Iqbal-Dinda. Nah, kekurangan dana itulah yang Pak Iqbal cari dan lengkapi ke pusat, sehingga begitu selesai dilantik, kita sudah berlari kencang mengejar ketertinggalan,” papar Adhar.
Diketahui, pada Pilkada NTB 2024, pasangan Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri unggul dengan 1.163.194 suara, disusul pasangan Zulkieflimansyah-Suhaili Fadhil Tohir dengan 887.791 suara, dan pasangan Sitti Rohmi Djalilah-W Musyafirin dengan 775.937 suara, berdasarkan rapat pleno KPU NTB, Jumat, 6 Desember 2024.
Sebelumnya, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa menjadi gubernur selama lima tahun itu dirasa singkat. Dia tak mau menunggu dilantik baru bekerja.
“Gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Jadi dari awal memang harus koordinasi dengan kabinet supaya kerja-kerjanya sejalan dengan visi pimpinan nasional,” tegasnya.
Saat menemui Menhub Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Lalu Iqbal mengaku bahwa dirinya membahas sejumlah isu strategis pembangunan transportasi di NTB. Antara lain rencana penguatan transportasi publik bus listrik, pembangunan pelabuhan penumpang kapal cepat dari Benoa, Denpasar, ke Senggigi, Lombok Barat.
“Kami juga membahas penyelesaian pelabuhan penumpang dan barang di Desa Karumbu, Langgudu, Kabupaten Bima,” kata Lalu Iqbal
Mantan Dubes Turki ini, mengatakan bahwa keberadaan bus listrik sebagai transportasi publik di NTB masih minim. Kondisi ini menghambat upaya peningkatan pembangunan pariwisata di Lombok dan Sumbawa.
“Karena itu perlu memikirkan alternatif kebijakan untuk mempercepat pengembangan transportasi publik dengan moda transportasi yang ramah lingkungan,” katanya. (ant)
