Mataram (Suara NTB) – Komisi V DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan ketenagakerjaan berkomitmen untuk menuntaskan berbagai masalah ketenagakerjaan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berasal dari Provinsi NTB. Komisi V tidak ingin lagi mendengar adanya permasalahan terkait penempatan pekerja migran asal NTB.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, H. Didi Sumardi. Ia menegaskan bahwa salah satu langkah yang akan diambil adalah mendorong eksekutif untuk melakukan reorientasi kebijakan dengan paradigma dan kebijakan baru mengenai ketenagakerjaan, guna mencegah terulangnya masalah yang menimpa PMI.
“Apapun latar belakang dan statusnya, tidak ada alasan bagi negara, dalam hal ini Pemprov NTB, untuk tidak memperhatikan nasib para PMI, terutama mereka yang membutuhkan bantuan saat menghadapi masalah, atau yang meninggal dunia,” ujar Didi.
Ia juga menyampaikan, dengan adanya Gubernur baru yang memiliki pengalaman dalam urusan luar negeri, pihaknya yakin akan ada progresivitas dan inovasi dalam sektor ketenagakerjaan yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah.
Karena itu, dalam waktu dekat, Komisi V merencanakan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan stakeholder terkait, guna membedah dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi sektor ketenagakerjaan, khususnya terkait pengiriman PMI.
Didi mengusulkan agar kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan diselaraskan untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas tinggi, terutama di sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan yang dapat membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri. Dengan demikian, tenaga kerja berkualifikasi rendah atau low skill workforce tidak lagi menjadi prioritas dalam pengiriman PMI.
Selain itu, Didi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem, kebijakan, regulasi, dan data terkait penempatan tenaga kerja, baik yang legal maupun ilegal.
“Langkah ini diambil sebagai upaya mencari solusi permanen dan berjangka panjang terhadap masalah ketenagakerjaan. Salah satu solusi jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja adalah implementasi kebijakan hilirisasi di berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, industri, dan pariwisata,” ujarnya.
Diharapkan, kebijakan ini dapat memperbesar peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. “Kuncinya adalah menggalakkan investasi di daerah dan komitmen dari pimpinan daerah untuk mendukung kebijakan ini,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat, DPRD NTB siap memberikan dukungan penuh, terutama dalam hal regulasi yang diperlukan untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan di NTB. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan masyarakat NTB dapat lebih sejahtera dan makmur melalui peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. (ndi)
