Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Provinsi NTB menyoroti sikap Pemprov NTB yang dinilai tidak memperhatikan kritik terkait postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Pasalnya, Pemprov justru langsung mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggap bermasalah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Nashib Ikroman, yang membidangi urusan keuangan dan perbankan, pada Selasa, 7 Januari 2025. Nashib mengungkapkan bahwa seharusnya Pemprov NTB lebih dulu melakukan evaluasi terhadap saran, masukan, dan kritik dari DPRD mengenai postur belanja di APBD 2025.
“Pemprov seharusnya melakukan penelaahan terhadap efektivitas penggunaan anggaran rakyat. Namun, yang terjadi justru mereka bergegas menjalankan eksekusi program dan kegiatan tanpa mempertimbangkan masukan dari DPRD,” ujar Nashib.
Politisi dari Partai Perindo ini menilai bahwa berbagai kritik terkait kualitas APBD NTB 2025 seolah diabaikan oleh Pemprov. Bahkan, ia mencurigai adanya agenda tersembunyi dalam pelaksanaan anggaran tersebut yang mendorong percepatan eksekusi di awal tahun.
“Pemprov bukannya melakukan evaluasi, malah semakin terburu-buru dalam menjalankan program. Seharusnya mereka mengutamakan prioritas belanja yang akan dieksekusi, bukan asal menjalankan program, apalagi beberapa program yang kami soroti sebelumnya terindikasi bermasalah,” jelas Nashib.
Lebih lanjut, Nashib juga menyayangkan respons Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Aryadi, yang merangkap sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang terkesan mengabaikan kritik dari DPRD.
“Kami khawatir percepatan eksekusi anggaran di awal tahun ini terkait dengan adanya kesepakatan politik antara TAPD dan Tim Transisi Gubernur Terpilih. Sekda memberikan respons tanpa menjelaskan utang belanja, sementara Tim Transisi mengklaim tidak memiliki kewenangan. Ini jelas menunjukkan pengabaian terhadap kritik tentang kualitas belanja APBD,” ujar Nashib.
