PENYAKIT Mulut dan Kuku (PMK) terindikasi kembali ditemukan di Kabupaten Dompu dan beberapa daerah di NTB. Hasil uji laboratorium terhadap sample yang diambil petugas peternakan, hingga saat ini belum diterima. Saat ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu baru menerima 6.500 dosis vaksin.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, drh Mujahidin saat dihubungi, Minggu, 19 Januari 2025.
Ia pun mengatakan, alokasi vaksin yang dikirim tidak sebanding dengan populasi ternak yang ada di Kabupaten Dompu, sehingga pihaknya akan memprioritaskan bagi ternak yang akan dikirim antar pulau. Karena permintaan pengiriman ternak untuk kebutuhan hewan kurban sudah mulai ada.
“Sekarang baru tersedia 6.500 dosis vaksin yang akan segera kami suntikan terhadap ternak. Kita prioritaskan ternak yang akan dilalulintaskan ke Jakarta dan sekitarnya menjelang Idul Adha,” kata Mujahidin.
PMK yang sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh Kementerian Pertanian RI melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kini telah dicabut. Pencabutan status KLB juga berimbas pada kesulitan mendapat pembiayaan operasional dan penanganan PMK di lapangan. “Status KLB sudah dicabut pusat. Kalau masih KLB, ada alasan kita mengajukan anggaran tanggap darurat. Sekarang, KLB sudah dicabut (tidak berlaku lagi),” katanya.
Untuk menyuntikan vaksin PMK, petugas membutuhkan biaya operasional. Paling tidak untuk biaya BBM ke lokasi ternak dan makan minum petugas. “Biaya itu yang ndak ada. Kita mau ajukan, daerah masih kesulitan anggaran,” katanya.
Kendati demikian, Mujahidin mengaku, pihaknya hanya bisa mengajak petugas untuk tetap melakukan pendampingan kepada petani ternak. Mendorong petani melakukan penyemprotan disinfektar kandangnya dan melakukan sosialisasi PMK. “Kalau anggaran dinas belum ada. Kita ajak petugas kita untuk swadaya BBM-nya,” katanya. (ula)
