PERSOALAN perladangan jagung diarea perbukitan juga marak terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Terutama di wilayah selatan menuju kawasan The Mandalika. Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng Ahmad Syamsul Hadi, persoalan tersebut harus segera dicarikan solusinya. Jika dibiarkan terus menerus, bisa memicu persoalan di kemudian hari. Salah satunya berupa potensi bencana alam.
Untuk itu semua pihak harus duduk bersama mencari dan menentukan jalan keluar dari persoalan tersebut. Jangan kemudian ketika sudah terjadi bencana alam, baru berbuat. “Perladangan jagung di area perbukitan ini persoalan serius loh. Harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.
Menurutnya yang namanya intensifikasi pertanian kalau dilakukan dengan pola yang benar tidak jadi masalah. Tapi kalau intensifikasi pertanian dilakukan dengan membabat hutan sampai membuat gunung jadi gundul kemudian ditanami jagung, itu persoalan. Karena secara ekologi tanaman jagung tidak bisa menyerap air dalam jumlah banyak layaknya pohon.
Sehingga ketika hujan turun, air akan langsung mengalir tanpa mampu diserap oleh tanaman. Dampaknya, bisa memicu banjir. “Kasus (banjir) Dompu dan Bima bisa menjadi contoh dampak buruk perladangan jagung,” ujarnya.
Di satu sisi secara ekonomi perladangan jagung bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Tapi di sisi lain itu bisa menjadi ancaman serius yang bisa mendatangkan masalah bagi masyarakat di kemudian hari. Ujung-ujungnya masyarakat juga yang akan terdampak.
“Terus apakah kemudian pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk menjawab persoalan ini. Atau harus menunggu bencana datang dulu baru berbuat,” tandas mantan Direktur Walhi NTB ini.
Dikatakannya, semua elemen harus mengambil peran dalam menjawab persoalan tersebut. Bukan hanya pemerintah saja. Keterlibatan pihak ketiga, misalnya Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pihak yang juga bersentuhan dan berkepentingan dengan masyarakat sekitar kawasan The Mandalika, juga penting.
Ketua DPD Partai NasDem Loteng ini mengakui sejauh ini pihaknya belum melihat ada upaya nyata dari pemerintah daerah untuk bisa menjawab persoalan maraknya perladangan jagung tersebut. Dari program-program yang sudah dan akan dijalankan juga belum nampak ada upaya ke arah itu. Sehingga pihaknya perlu mengingatkan kepada pemerintah daerah supaya lebih peka dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebelum bencana datang.
“Ketika masyarakat ngotot membuka ladang jagung karena alasan ekonomi, bisa jadi itu cara masyarakat memprotes kekurangpekaan pemerintah atas persoalan yang dihadapi masyarakat dibawah. Maka pemerintah harus hadir memberikan solusi. Karena memang itulah hakekat keberadaan pemerintah. Hadir untuk memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat,” pungkas Ketua Komisi I DPRD Loteng ini (kir)
