Praya (Suara NTB) – Pengelolaan parkir di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat sorotan dari berbagai elemen di daerah ini. Mulai dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, karena dinilai banyak terjadi kebocoran.
Kecilnya realisasi pemungutan, baik itu pajak parkir maupun retribusi parkir pinggir jalan di tengah besarnya potensi yang dimiliki kian memperkuat dugaan terjadinya kebocoran dalam pengelolaan parkir di daerah ini. Analisasi yang dilakukan Kejari Loteng menyebutkan, untuk parkir tepi jalannya misalnya, realisasinya hanya Rp300 juta per tahun.
Dengan asumsi ada 100 titik parkir di Loteng, maka dari satu titik parkir hanya Loteng hanya memperoleh sekitar Rp9.000 per hari. Angka tersebut dinilai tidak wajar di tengah tingginya mobilitas masyarakat di Loteng.
Dalam rapat paripurna DPRD Loteng dengan agenda pemandangan umum Fraksi di DPRD Loteng atas Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2025, Senin (15/6/2026), Fraksi Partai NasDem bahkan secara khusus mempertanyakan terkait pengelolaan parkir tersebut yang dinilai sangat lemah. “Hanya menghasilkan Rp9 ribu per hari (asumsi per titik parkir). Ini tentu cukup mengagetkan sebab seperti tidak masuk akal,” ungkap juru bicara Fraksi Partai NasDem Lalu Galih Setiawan.
Terkait hal tersebut Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H. M. Nursiah, S.Sos. M.Si., yang dikonfirmasi awak media saat ditemui di gedung DPRD Loteng, tidak menampik kalau adanya kebocoran dalam pengelolaan parkir di Loteng. “Di mana saja kita amati seperti ini (bocor),” ujarnya.
Namun, bukan berarti pemerintah daerah berdiam diri dan tidak melakukan upaya perbaikan. Bahwa pengelolaan parkir tetap menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus dibenahi. Upaya ke arah itu saat ini sudah mulai dilakukan.
Pemkab Siapkan Strategi Minimalisir Kebocoran Parkir di Loteng
Pemerintah daerah lanjutnya saat ini tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam upaya optimalisasi pengelolaan parkir. Dengan fokus utama memimimalisir potensi terjadi kebocoran parkir di Loteng. “Kita sudah tugaskan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) yang baru untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait pengelolaan parkir,” imbuhnya.
Langkah itu antara lain berkaitan dengan mekanisme pengelolaannya, standarisasi pengelolaan hingga terkait potensi dan target pendapaatan dari pengelolaan parkir. Sebagai langkah awal Dishub Loteng sudah mulai melakukan uji petik dititik parkir, untuk menghitung potensi yang ada.
Diakuinya, optimalisasi pengelolaan parkir bukan perkara mudah. Banyak hambatan yang dihadapi. Baik itu persoalan kesiapan sumber daya dari sisi pemerintah daerah maupun dari sisi masyarakat itu sendiri.
Ketika bicara penegakan regulasi misalnya, tidak jarang pemerintah harus berhadap dengan kepentingan masyarakat. Begitu juga ketika mau menerapkan kebijakan dalam pengelolaan parkir, tidak jarang juga berhadap dengan persoalan masyarakat.
Misalnya, ketika mau menerapkan sistem digital dalam pembayaran parkir, bagi pemerintah daerah tidak sulit. Namun, apakah masyarakat sudah siap dengan sistem tersebut. “Memang tidak mudah. Tetapi berbagai saran dan kritik terkait pengelolaan parkir ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus berbenah,” tegas Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini. (kir)
