Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat segera akan melaksanakan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dengan menyasar sebanyak 280 juta masyarakat Indonesia. PKM akan dilaksanakan di Puskesmas, Klinik, di sekolah dan Posyandu sesuai dengan kelompok sasaran pemeriksaan.
Selain di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) atau Poskesdes juga bisa menjadi lokus pemeriksaan kesehatan gratis ini. Namun salah satu tantangannya yaitu belum semua desa/kelurahan di Indonesia sudah memiliki Pustu atau Poskesdes ini. Di Provinsi NTB sendiri, dari 1.166 desa kelurahan, jumlah desa/kelurahan tanpa pustu sebanyak 156 desa/kelurahan.
Hal tersebut terlihat dalam pemaparan yang disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlangsung secara hibrid Senin, 20 Januari 2025.
Menkes mengatakan, pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan dalam tiga sasaran besar yaitu pada masyarakat yang berulang tahun. Di mana program ini akan diluncurkan dan dimulai bulan Februari 2025. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak sekolah yang dimulai bulan Juli 2025.
Serta pemeriksaan kesehatan gratis khusus dengan sasaran ibu hamil dan balita di posyandu sesui dengan jadwal. Sebagian besar pelayanan kesehatan gratis akan dilayani di Puskesmas dan dan klinik swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Terkecuali siswa sekolah yang akan dilaksanakn di lingkungan sekolahnya.
“Namun khusus untuk anak-anak sekolah, kalau memeriksa di puskesmas dan klinik akan penuh, sehingga pemeriksaaanya di tahun ajaran baru bertempat di sekolah,” ujar Menkes.
Program besar ini lahir kata Menkes untuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan, dan penyediaan obat untuk rakyat.
“Budaya masyarakat Indonesia harus diubah, jangan datang ke dokter pas pada sakit saja, namun datang untuk pemeriksaan kesehatan. Paradigmanya menjaga agar jangan sampai sakit,” ujarnya.
Khusus di NTB, untuk mendukung suksesnya program PKG, semua faskes tingkat pertama akan dimaksimalkan. Dimana jumlah Puskesmas di NTB sebanyak 177, klinik pratama 251 unit, dan dokter praktik sebanyak 531. Dari hitungan Kemenkes, satu Puskesmas bisa melayani maksimal 30 ribu masyarakat.
Bagi puskesmas yang belum memiliki alat yang lengkap, pihak Kemenkes akan mengirimkan peralatan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pemiriksaan gratis.
“Puskesmas juga akan melengkapi dokter dan dokter giginya akan bisa melayani pemeriksaan masyarakat yang jumlahnya 280 juta itu,” katanhya.
Untuk mensukseskan program ini, pihaknya berharap semua gubernur di Indonesia mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan pemeriksaan kesehatan gratis ini
Menkes mengatakan, program pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka pencegahan dan diteksi dini, sehingga penyakit yang ditemukan bisa dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan keparahan di kemudian hari. (ris)
