Mataram (Suara NTB) – Ada sejumlah pekerjaan rumah atau PR yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di tahun 2025 ini, salah satunya terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan backlog perumahan di daerah-daerah.
Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB 2 H. Abdul Hadi berharap para pejabat yang baru dilantik di PU dan Kementerian PKP dapat segera bekerja keras untuk menuntaskan beberapa PR tersebut demi mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo.
“Saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik di Kementerian PU dan Kementerian PKP. Semoga mereka dapat bekerja dengan profesional, penuh tanggung jawab, dan berkolaborasi dengan Komisi V DPR RI demi kepentingan masyarakat,” ujar Abdul Hadi dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Rabu, 22 Januari 2025.
Anggota dewan dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa kedua kementerian ini merupakan tulang punggung dalam upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
Dengan sinergi yang baik, diharapkan target pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat dapat segera direalisasikan.
Selain percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional dan backlog perumahan, hal lain yang perlu menjadi atensi Kementerian PU dan Kementerian PKP yaitu terkait dengan percepatan pembangunan jalan yang menghubungkan berbagai daerah, penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Kolaborasi yang kuat antara kementerian dan DPR RI sangat diperlukan untuk mengatasi kendala di lapangan dan memastikan program berjalan sesuai target,” tambah Politisi PKS asal Lombok ini.
Pelantikan pejabat di Kementerian PU dilakukan oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, pada Senin (20/1/2025) di Auditorium Kementerian PU. Pada hari yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), juga melantik sejumlah pejabat Kementerian PKP di Pendopo Kementerian PU, Jakarta Selatan.
Abdul Hadi menegaskan bahwa percepatan kinerja di sektor infrastruktur dan perumahan menjadi krusial untuk memenuhi target pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah serta dilaksanakan dengan profesional, transparan dan tepat waktu.
Ia berharap adanya kolaborasi yang erat antara kementerian terkait dan DPR RI guna mengawal program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat luas.
Jika dikerucutkan di daerah, Provinsi NTB menjadi salah satu daerah yang masih perlu mendapat atensi terkait masalah perumahan yang layak huni. Berdasarkan data, masih ada sekitar 30,18 persen rumah yang tak layak huni atau setara dengan 498.000 unit rumah.
Kepala Dinas Perkim NTB Sadimin mengatakan, di tahun 2023 kondisi backlog atau kekurangan rumah di NTB masih tersisa sebanyak 7,6 persen atau sebanyak 121.782 unit. Bakclog inilah yang kemudian akan terus diintervensi melalui sejumlah program pemerintah.(ris)
