Mataram (Suara NTB)– CV Bintang Timur, salah satu distributor pupuk di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan adanya indikasi permainan harga pupuk subsidi dan pemberian sejumlah uang kepada oknum aktivis untuk menutupi informasi terkait masalah tersebut.
Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Hj. Kartini, Direktur CV Bintang Timur, isu tersebut dianggap tidak berdasar dan salah paham.
Hj. Kartini menjelaskan bahwa pemberian dana kepada oknum Aktivis yang disebut-sebut bukanlah untuk tujuan pribadi atau untuk menutupi informasi mengenai permainan harga pupuk.
“Tujuan dari kontribusi tersebut adalah untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait pertanian. Saya tanya kepada istri yang selaku Direktur CV. Bintang Timur soal ada dana kepada teman aktivis di lotim, tapi itu untuk support demplot dan program tanam jagung Hibrida di Pringgabaya yang infonya dilaksanakan tanggal 24 Januari 2025 oleh DPD HKTI NTB. Kalau kegiatan kegiatan terkait pertanian memang harus kami dukung untuk kemajuan sektor pertanian di Lombok Timur, bukan untuk kepentingan lain lain” ujar Hj. Kartini.
Hj. Kartini juga menegaskan kembali soal adanya dugaan permainan harga pupuk yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) bersama AAE Lombok Timur, Sopian Harari.
“Tidak ada itu penjualan pupuk subsidi di atas HET. Kasuistis. Yang terjadi kadang di lapangan adalah kesalahan pahaman terkait petani dan ketua kelompok tani atas harga yang sudah disepakati bersama, dan tetap kita melakukan penyaluran sesuai data petani yang ada di sistem ERDKK, dan Tetap berkoordinasi dengan Tim Pupuk Indonesia di Lapangan Sebagai Bentuk pembinaan PIHC kepada kami Distributor dan Kios,” terangnya.
Dia menambahkan bahwa di beberapa wilayah seperti Kecamatan Sakra Barat, masih ada issue pupuk subsidi yang dijual berupa paket yang terdiri dari pupuk urea, NPK, dan organik, dan dijual dengan harga yang masih wajar karena ada kios yang mengantarkan pupuk langsung ke rumah petani atau ke kelompok sehingga ada tambahan biaya transportasi yang sudah menjadi kesepakatan bersama.
Kios juga selalu menginfokan dan menghimbau ke petani agar segera melakukan penebusan organik karena organik kembali di subsidi oleh pemerintah.
Begitupun soal dugaan penyaluran pupuk subsidi salah sasaran, Hj. Kartini juga menjelaskan bahwa terdapat kesalahan dalam penginputan data petani di beberapa kios, yang mengakibatkan kesulitan distribusi pupuk kepada petani yang berhak.
“Ada beberapa kios di Kecamatan Sakra Barat yang kebetulan namanya kiosnya sama dengan kios di Kabupaten Bima, yang menyebabkan salah input data petani. Ini menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk yang sesuai dimana seharusnya petani tersebut terdaftar,” ungkapnya.
Hj. Kartini menegaskan bahwa semua pupuk yang didistribusikan adalah subsidi dari pemerintah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa fenomena permasalahan pupuk seperti ini sering terjadi pada awal tahun atau musim tertentu, yang memicu polemik setiap tahun.
“Biasanya setiap musim tanam selalu ada saja ribut-ribut soal pupuk. Masyarakat bisa memahaminya,” tandasnya.
Apa yang disamapaikan Hj. Kartini ini
diharapkan dapat menjernihkan isu yang beredar di masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai distribusi pupuk subsidi di wilayah Lombok Timur.
CV Bintang Timur juga berharap agar informasi yang lebih akurat dapat diterima oleh publik, tanpa adanya distorsi yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait.(bul)
