Mataram (Suara NTB) – Identitas pribadi masyarakat mulai tidak aman. Pasalnya, data kependudukan diduga bocor. Kebocoran ini diklaim bukan dari sistem informasi administrasi kependudukan.
Bulkaini, warga Kota Mataram menjadi korban identititas kependudukannya bocor. Secara tiba-tiba orang tidak dikenal menelpon ke nomor pribadinya. Orang tersebut kata dia, mengetahui detail nama, alamat tinggal, tanggal lahir, nomor identitas kependudukan,serta anggota keluarganya. Paling mengejutkan pelaku meminta waktu untuk telekonferensi alias video call untuk verifikasi wajah. “Saya heran kok bisa tahu alamat dan anggota keluarga saya,” keluhnya.
Data pribadi masyarakat bocor dan tidak aman. Ia bersyukur tidak meladeni pelaku dan menantang bertemu di salah satu tempat untuk memastikan informasi tersebut. “Saya ajak ketemu di diskotik sekalian,” pungkasnya.
Ditemui terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Miftahurrahman menyampaikan, Direktorat Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebenarnya telah memberikan surat pemberitahuan terkait modus verifikasi identitas kependudukan digital tersebut. Tujuannya agar masyarakat berhati-hati dengan modus seperti itu.
Persoalan kebocoran data kependudukan bukan berasal dari sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) Kemendagri, melainkan bisa berasal dari sumber lainnya. “Data pribadi menyebar dimana-mana. Bisa saja saat pilkada itu digunakan oleh orang tidak bertanggungjawab,” terangnya.
Aplikasi kependudukan di Kemendagri diproteksi dengan aman, sehingga sulit dijebol oleh hacker. Miftah menegaskan, jajaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mungkin langsung menghubungi masyarakat satu persatu, melainkan akan berkoordinasi dengan Dukcapil kabupaten/kota untuk memverifikasi kependudukan warga. “Kalau ada urusan administrasi kependudukan pasti warga yang datang ke Dukcapil, bukan petugas yang datang atau menghubungi,” tegasnya.
Modus seperti ini digunakan oleh orang tidak dikenal untuk mengambil kepentingan pribadi. Misalnya, data pribadi seseorang digunakan untuk pinjaman online dan atau judi online.
Asisten Perekonomi dan Pembangunan Setda Kota Mataram mengingatkan masyarakat agar berhati-hati memberikan kartu identitas kepada siapa pun. “Seandainya diminta harus ditanya secara jelas untuk keperluan apa. Jangan sampai digunakan untuk pinjol dan segala macam,” demikian kata dia. (cem)
