PRESIDEN Prabowo Subianto sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Efisiensi belanja ini juga sudah dilaksanakan di daerah, khususnya di Provinsi NTB.
Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menegaskan, jika Pemprov NTB yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah sudah melaksanakan dan menyesuaikan kebijakan dengan Inpres I Tahun 2025 ini.
‘’Kami bagian dari pemerintah pusat sudah tentu mengikuti kebijakan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian menyesuaikan dan sesuai dengan regulasi. Dan kami sudah lakukan. Saya diajak sama UPT Dikbud, (Museum Negeri NTB) mengikuti pameran di Jeddah Arab Saudi (pameran Islamic Arts Biennale 2025) saya tidak pergi. Termasuk Kepala Dinas Dikbud saya coret usulan. Kan arahan nya seperti itu dari awal,’’ ujar Sekda NTB, kemarin.
Mengenai jumlah persentase anggaran yang dipangkas, ujarnya, sebelumnya dari Rp306 triliun untuk transfer ke daerah sebanyak Rp50 triliun anggaran dipangkas. Pihaknya nanti meihat berapa pembagian di pusat dan berapa yang ditransfer ke daerah.
Disinggung mengenai adanya efisiensi anggaran dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan program pasangan Gubernur NTB Terpilih Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal – Dinda), Gita Ariadi menegaskan, jika itu adalah kualitas dalam menyusun program.
‘’Bagaimana memulai dalam penyusunan RPJM dan di dalamnya tentu akan mengakomodir program-program. Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur punya skala prioritas. Jadi kondisi seperti ini dicermati oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Kita semua menggunakan skala prioritas,’’ terangnya.
Sementara cara peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ungkapnya, selain melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pihaknya mencari sumber pendapatan baru.
Untuk itu, pihaknya berharap iklim investasi sangat diharapkan. Paling tidak, selesainya pelaksanaan pilkada dan sudah ditetapkannya pemimpin baru merupakan jaminan bergeraknya investasi di daerah.
‘’Segera investor yang berencana berinvestasi, merealisasikan investasinya. Itu yang kita harapkan. Kalau kemarin ada delay-delay investasi. Itu yang kita harapkan segera menanamkan investasinya,’’ tambahnya.
Adanya harapan pemerintah ada pertumbuhan ekonomi 8 persen, daerah juga harus mendukung. Terutama, dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, yakni dengan memberikan layanan dan kemudahan berinvestasi. ‘’Tugas kita pemerintah. Media juga seperti itu, mari kita ciptakan iklim yang sejuk pada investor itu,’’ harapnya. (ham)