EFISIENSI anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sangat berdampak pada daerah. Pasalnya, Transfer ke Daerah (TKD) turut dipangkas hingga 50 persen. Yang mana, TKD dari pusat ke daerah NTB tahun 2024 senilai Rp20 triliun, kini, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, dana TKD lingkup Provinsi NTB menjadi Rp19,48 triliun
Menyikapi hal ini, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan, sebagai pemerintahan yang terintegrasi dengan pemerintah pusat, efisiensi anggaran tidak bisa dihindari. Oleh karenanya, pihaknya akan mulai fokus menentukan program prioritas.
“TKD dipangkas ya tinggal kita menyesuaikan di belanja nanti, kita sesuaikan belanjanya. Pintar-pintarnya kita menentukan skala prioritas,” katanya, Kamis, 6 Februari 2025.
Dikatakan, efisiensi anggaran ini bukan yang pertama kali, Pemprov NTB pernah mengirit anggaran pada masa Covid-19. Oleh karenanya, Pemprov NTB akan melakukan hal yang sama seperti beberapa tahun lalu pada saat wabah Covid-19 merebak di NTB.
“Situasi seperti ini terjadi di Covid, kan kita melakukan hal yang sama. Jadi kita lakukan skala prioritas. Efisiensi ini bukan hal yang baru, kan sudah tahun 2020, 2021, 2022 Covid mengajarkan kita refocusing kemarin. Ketika sekarang kondisi seperti ini kita menyesuaikan,” jelasnya.
Salah satu langkah yang bisa diterapkan Pemprov NTB pada saat efisiensi ini adalah dengan menerapkan kerja fleksibel seperti Work From Anywhere (WFA) yang dilakukan oleh beberapa Kementerian. Disebutkan, Pemprov NTB bisa mengikuti kebijakan tersebut dengan menerapkan tiga hari kerja kantor, dua hari WFA.
Selain itu, sesuai dengan petunjuk yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Pusat, acara-acara seremonial akan ditiadakan, serta efektivitas rapat dan koordinasi akan lebih diperhatikan. “Efisiensinya yang pertama kita skala prioritas, kan sudah ada guidancenya, hal-hal yang sifatnya seremonial, itu ditiadakan, kemudian rapat-rapat lihat efektivitasnya,” ujarnya.
Perjalanan Dinas juga akan lebih diperketat. Dipastikan, perjalanan yang benar-benar penting yang akan mendapat izin keluar daerah, itupun dengan anggaran yang terbatas. Pemprov NTB juga mendorong penerapan sistem kerja tanpa kertas (paperless) dengan memanfaatkan teknologi informasi.
“Dulu saat Covid-19, kita bisa beradaptasi dengan metode daring, hybrid, dan memanfaatkan IT. Belajar dari sana, mari kita lakukan lagi,” tegas Gita.
Sementara itu, dengan efisiensi anggaran ini, Gita mengatakan Pemprov NTB perlu lebih jeli melihat peluang, khususnya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Pasalnya, karena adanya pemangkasan anggaran hingga 50 persen, tentu sangat berpengaruh terhadap kunjungan ke daerah yang mana pertumbuhan jumlah kunjungan ke daerah NTB dipengaruhi oleh kunjungan dinas.
“Ini anggap sebagai tantangan, selalu saya katakana ada inovasi-inovasi bagaimana cara menciptakan event-event yang sifatnya mandiri, kolaborasi, dan lain sebagainya,” pungkasnya. (era)
