Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB mempertanyakan rendahnya retribusi yang diterima pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Lombok Barat dari kegiatan bongkar muat kapal pesiar di Pelabuhan Gili Mas, Lembar. Keberadaan pelabuhan tersebut diharapkan tidak hanya mendatangkan wisatawan, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah.
Sesuai dengan aturan yang berlaku, PT Pelindo selaku pengelola Pelabuhan Gili Mas hanya menyetorkan retribusi sebesar 5 persen dari setiap bongkar muat kapal pesiar. Jumlah tersebut menuai kritik dari Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, dan Sekretaris Komisi IV Hasbullah Muis Konco, yang mengunjungi pelabuhan tersebut bersama anggota DPRD lainnya.
“Kami terkejut karena retribusi dari kapal pesiar ini sangat kecil, hanya 5 persen per sekali bongkar muat. Kami juga mempertanyakan bagaimana model dividennya. Sebagai daerah yang sangat bergantung pada sektor ini, apa yang bisa didapatkan oleh NTB dan Lombok Barat?” tegas Hamdan saat bertemu dengan General Manager PT Pelindo, Kunto Wibisono, pada Kamis, 13 Februari 2025.
Hamdan menilai bahwa besaran retribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari aktivitas kapal di kawasan PT Pelindo sangat rendah, mengingat frekuensi kedatangan kapal pesiar yang diperkirakan mencapai 29 kali sandar pada tahun 2025. “Saya mempertanyakan aturannya. Jika hanya 5 persen untuk negara, berapa yang diterima oleh pusat, provinsi, dan daerah Lombok Barat? Jika hanya sebesar itu, lebih baik pelabuhan ini tidak ada,” ujar Hamdan dengan tegas.
Hamdan berpendapat, jika 29 kapal pesiar sandar di Pelabuhan Gili Mas, PT Pelindo diperkirakan akan memperoleh pendapatan sekitar Rp 5,8 miliar. Namun, PNBP yang diterima oleh negara dan daerah hanya sekitar Rp 300 juta, yang menurutnya sangat kecil dan tidak optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jika seperti ini polanya, untuk apa kita punya Pelabuhan Gili Mas?” tambahnya.
Sementara itu, General Manager PT Pelindo, Kunto Wibisono, menjelaskan bahwa pendapatan dari kapal pesiar dan aktivitas kapal di Gili Mas dialokasikan untuk pengembangan pelabuhan, termasuk pembebasan lahan, pembangunan dermaga, serta fasilitas yang memerlukan investasi besar. “Ada juga biaya pengelolaan operasional dan pegawai kami,” ujar Wibisono.
Menurut Wibisono, sesuai kesepakatan, retribusi untuk setiap kapal pesiar yang sandar di Pelabuhan Gili Mas mencapai Rp 200 juta. Selama tahun 2024, sebanyak 22 kapal pesiar telah sandar di pelabuhan ini, dan hingga saat ini sudah ada 8 kapal pesiar yang sandar, dengan target 29 kapal pesiar hingga Desember 2025.
Wibisono juga menjelaskan bahwa 5 persen dari retribusi kapal pesiar untuk negara diserahkan langsung kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar di Lombok Barat. “Jadi, pendapatan dari bongkar muat ini PT Pelindo menyerahkan 5 persen kepada KSOP Lembar, sesuai kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama,” jelasnya.
Pada tahun 2024, kapal pesiar yang sandar di Pelabuhan Gili Mas membawa sekitar 72.910 penumpang ke Lombok. Rata-rata kapal pesiar hanya sandar selama 12 jam di pelabuhan tersebut.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Moh Faozal, yang menjelaskan bahwa keberadaan Pelabuhan Gili Mas di Lembar sangat potensial bagi Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat. “Pembangunan Gili Mas ini sangat potensial. Di sini ada empat jenis aktivitas bisnis yang sangat menjanjikan, yaitu Tugu Mas, Gili Mas, Pelabuhan Yacht, dan Petikemas (yang direncanakan),” ungkap Faozal.
Faozal menambahkan, pembangunan awal Gili Mas melibatkan reklamasi lebih dari 15 hektar lahan pantai di Kecamatan Lembar. Dalam rencana jangka panjang, Gili Mas akan dikembangkan sebagai area Petikemas, seperti yang ada di Pelabuhan Perak Surabaya. “Keluhan utama mengapa daerah kita tidak bisa ekspor-impor adalah karena kita belum memiliki fasilitas peti kemas. Ini adalah langkah awal untuk mewujudkan peti kemas di Gili Mas,” ujar Faozal.
Selain itu, Faozal juga mengungkapkan bahwa PT Pelindo sedang mengelola kawasan khusus untuk Yacht yang akan dikembangkan, dan jika pengelolaan ini berjalan baik, maka pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh bisa cukup signifikan. (ndi)
