PEMPROV NTB terus memastikan jumlah tenaga honorer yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya, seluruh tenaga honorer yang ada di OPD, baik yang sudah masuk dalam database atau belum masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) diketahui jumlahnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM., menjelaskan, jika upaya yang dilakukan dalam memastikan jumlah tenaga honorer adalah dengan menggelar apel pengecekan secara fisik. Apel pengecekan fisik terhadap honorer dilakukan di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, sejak Kamis, 13 Februari 2025 hingga Jumat, 14 Februari 2025.
Tenaga honorer yang ada di semua OPD dicek sesuai dengan data yang diserahkan tiap OPD secara langsung. Tenaga honorer yang ada di satu OPD mendatangi Graha Bhakti Praja sesuai dengan gilirannya masing-masing.
Dalam hal ini, pihaknya tidak ingin persoalan tenaga honorer ini akan muncul belakangan dan menjadi bumerang di kemudian hari. Untuk itu, pihaknya terus melakukan pendataan sesuai dengan data di OPD masing-masing.
Yusron juga menegaskan, jika dari hasil pengecekan ada data yang tidak sinkron dengan data di BKD dan OPD, maka keberadaan tenaga honorer tersebut tidak dirumahkan. Menurutnya, tenaga honorer yang tidak sinkron ini, khususnya tenaga guru atau tenaga kependidikan bisa jadi didanai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga data tidak disampaikan ke BKD.
Yusron juga mengakui selama 2 hari sudah melakukan verifikasi data jumlah tenaga honorer atau non ASN di seluruh OPD di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB. Kegiatan yang dipimpin Asisten I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Setda NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si., ini dihadiri pimpinan OPD untuk menjelaskan keberadaan tenaga honorer di tempatnya bekerja dan sumber penggajian mereka.
Selain membahas tenaga honorer yang sudah mengabdi dan berhak ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pihaknya juga membahas nasib tenaga honorer yang belum 2 tahun mengabdi. Terhadap tenaga honorer yang belum 2 tahun mengabdi, Yusron menegaskan, Pemprov NTB tidak akan merumahkan mereka dan mencari anggaran dalam menggaji mereka. Meski di satu sisi ada efisiensi atau pengurangan anggaran, Yusron menegaskan, tenaga honorer yang belum 2 tahun mengabdi ini dalam posisi aman.
Disinggung keluhan tenaga honorer yang belum menerima gaji, karena belum menerima Surat Keputusan (SK), mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini, menegaskan, dalam waktu dekat SK-nya akan keluar. Untuk itu, pihaknya meminta agar tenaga honorer bersabar sambil menunggu kebijakan pemerintah.
Sementara disinggung mengenai jumlah honorer secara keseluruhan setelah dilakukan apel pengecekan fisik hingga Jumat, 14 Februari 2025, pihaknya masih mengumpulkan data. Karena tim dari BKD masih menggumpulkan data dengan mengecek secara fisik tenaga honorer tersebut secara langsung di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB. ‘’Masih proses kita menunggu hasil dari teman-teman yang tengah di lapangan,’’ ujarnya, Jumat, 14 Februari 2025.
Pada bagian lain, Ulum salah satu tenaga honorer di lingkup Setda NTB mengaku sudah dikumpulkan di Graha Bhakti Praja bersama seluruh tenaga honorer dari Biro Umum Setda NTB. Ulum sangat berharap pada seleksi PPPK tahap II nanti bisa diakomodir sebagai PPPK Paruh Waktu. Bahkan, jika bisa sebagai PPPK Penuh Waktu.
‘’Itu yang kita harapkan. Kita sudah mengabdi lebih dari 6 tahun dan belum masuk dalam database. Mudah-mudahan kami yang belum masuk database bisa diakomodir. Jika bisa menjadi PPPK Penuh Waktu,’’ harapnya. (ham)
