Mataram (Suara NTB) – Pemerintah perlu membentuk tim di setiap wilayah untuk memastikan kelancaran serapan gabah dan beras petani dalam rangka program percepatan penyerapan gabah/beras tahun 2025. Tim ini akan melibatkan pihak internal dan eksternal serta membentuk posko-posko di daerah untuk memantau dan mengatur penyerapan gabah.
Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kolaborasi TNI dengan Bulog dan Instansi Terkait dalam Percepatan Penyerapan Gabah Beras Tahun 2025 yang digelar secara hybrid Kamis, 13 Februari 2025. Rakor dihadiri oleh Perum Bulog dan dipimpin oleh Danrem 162 /Wirabakhti. Hadir pula Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Dandim se-Provinsi NTB beserta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB Muhammad Taufieq Hidayat yang hadir dalam kesempatan itu mengingatkan kepada Kadis Pertanian Kabupaten/Kota agar segera menginformasikan lahan yang siap panen dan jadwal panen kepada Bulog dan pihak terkait. Tujuannya untuk memastikan penyerapan gabah berjalan lancar dan tepat waktu.
“Hal ini untuk memastikan bahwa penyerapan gabah berjalan lancar dan tepat waktu, serta tidak menghambat penanaman berikutnya,” kata Muhammad Taufieq Hidayat dalam keterangan resminya.
Direktur Utama (Dirut) Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya dalam arahannya mengungkapkan pentingnya kerja sama dengan TNI untuk percepatan penyerapan gabah dengan target nasional sebesar 3 juta ton hingga 31 April pada tahun 2025.
Dirut Bulog meminta agar masing-masing Dandim yang bertanggung jawab atas wilayah produksi gabah dapat berkolaborasi dengan Pimpinan Wilayah Bulog. Dalam kolaborasi ini, Dandim diharapkan dapat mengawal proses panen hingga pasca panen, memastikan harga gabah tetap sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Lebih lanjut, Dirut Bulog menekankan bahwa Babinsa harus berperan aktif dalam membantu petani dan melakukan sosialisasi mengenai harga gabah, serta mengawasi proses panen dan pasca panen.
“Babinsa juga agar mengawal distribusi gabah ke penggilingan dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu,” katanya.
Sementara itu Pinwil Bulog NTB, Sri Muniati dalam kesempatan tersebut memberikan penjelasan mengenai Jaringan Serapan Gabah. Ia menjelaskan bahwa Bulog telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan TNI untuk pelaksanaan serapan gabah dan beras.
Di NTB, Bulog membawahi 16 komplek pergudangan dengan kapasitas 116.500 ton. Gudang-gudang ini masih bisa menampung target serapan gabah di NTB hingga bulan Maret ini, namun mereka akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan pihak terkait untuk mengatur pengangkutan gabah agar tidak terjadi penumpukan.
Babinsa sendiri akan dilibatkan dalam mengedukasi petani mengenai proses penanaman hingga panen dan mengawal serta pengawasan pasca panen. Babinsa juga diminta untuk membantu mencari calon supplier atau kelompok tani yang siap untuk menjual gabahnya kepada Bulog, serta memberikan informasi mengenai tempat penggilingan yang siap menerima gabah.(ris)
