Mataram (Suara NTB) – Pembangunan kantor walikota tidak terdampak efisiensi anggaran. Proyek senilai Rp58 miliar ditargetkan mulai ditender bulan Maret. Dokumen perencanaan masih dilakukan probility audit.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Wediahning dikonfirmasi akhir pekan kemarin mengaku, merasa was-was dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Dikhawatirkan proyek strategis di tahun 2025 akan dipangkas. Tetapi, ia bersyukur proyek senilai Rp58 miliar tidak terdampak efisiensi anggaran. “Alhamdulillah, tidak terkena dampak pemontongan anggaran,” kata dia.
Dikatakan Lale, dokumen perencanaan pembangunan kantor walikota sedang dilakukan probility audit oleh Inspektorat Kota Mataram. Proses audit ini diharapkan cepat selesai, sehingga ditargetkan di bulan Maret sudah bisa dilelang. “Target kita bulan puasa (Maret,red) ini sudah bisa dilelang,” harapnya.
Pekerjaan fisik ini direncanakan dikerjakan selama delapan bulan. Pihaknya tidak bisa memaksakan harus tuntas enam bulan, karena proses pengerjaan dimulai dari awal (pondasi,red). Lale tidak ingin terburu-buru menyelesaikan dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas pekerjaan. “Kita jadwalkan dikerjakan selama delapan bulan. Kalau enam bulan saya rasa tidak bisa,” ucapnya.
Di satu sisi, hasil rapat pembahasan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Mataram, telah dipetakan anggaran yang dipangkas akibat dampak dari efisiensi anggaran. Dinas PUPR sebutnya, dipangkas Rp2,5 miliar. Namun demikian, pemangkasan itu tidak terlalu berdampak karena hanya pemangkasan pada satu kegiatan. “Tidak terlalu berdampak, karena hanya satu kegiatan yang dipangkas,” terangnya.
Kemungkinan kata dia, pembangunan jembatan penghubung antara Lingkungan Tegal-Gontoran yang urung (batal,red) dibangun. Pihaknya kembali melihat skala prioritas. Apabila Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana sebut Lale, menginginkan pembangunan jembatan itu berjalan maka akan dicarikan sumber pembiayaan lainnya. “Jika Pak Wali menginginkan tetap dilaksanakan maka sudah ada alternatif untuk pengganti dananya,” ujarnya.
Menurutnya, rencana pemangkasan anggaran akan dibahas lebih lanjut. Pihaknya masih menunggu program yang akan dilaksanakan dan atau batal dilaksanakan. (cem)
