Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, bahan baku untuk kebutuhan MBG di beberapa wilayah seperti di Lingsar, diduga dipasok dari daerah luar. Padahal kawasan Lingsar maupun Narmada terkenal dengan kesuburannya.
Untuk itu dewan pun mendorong agar Pemkab mencakup desa untuk pengembangan sektor-sektor yang mensuplai kebutuhan MBG.
Anggota DPRD Lobar Hj Robihatul Khairiyah mengatakan pihaknya siap mengawasi pelaksanaan MBG di lapangan. Terutama memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhuan Gizi (SPPG) mengambil bahan pangan lokal untuk MBG sesuai ketentuan regulasi yang menatur.
“Sudah ada PP (Peraturan Pemerintah) yang keluar beberapa hari lalu, di mana dapur-dapur (SPPG) yang ditunjuk untuk pengadaan MBG harus mengambil dari wilayah setempat (bahan makanan). Jika sudah tidak ada didesa setempat baru diambil dari lintas desa, kecamatan dan lintas skup lebih besar,” ujarnya, Rabu 19 Februari 2025.
Politisi Demokrat itu sempat miris mendengar kebutuhan sayur MBG itu justru didatangkan dari kawasan Sembalun Lombok Timur.
Padahal potensi kawasan Lingsar – Narmada sebagai daerah penghasil pertanian dan perkebunan sangat mampu menyuplai kebutuhan itu. Kemungkinan, lanjut dia, karena program MBG ini baru-baru sehingga desa belum siap. Itu menurutnya salah satu faktor.
Seperti di Lingsar tidak sedikit petani sayuran, namun belakangan petani semakin sendikit, karena suplai tidak terlalu luas. Maksimal ke pasar Bertais Mataram. Kalaupun dipasok ke Pasar Narmada, permintaannya menurun, karena mobilitas perekonomian.
Karena ia menilai niat Presiden Prabowo Subianto pada program MBG itu selain mencerdaskan anak bangsa juga membantu perekonomian masyarakat daerah, sehingga wajar kalangan dewan juga akan mensuport program desa maupun pemerintah daerah yang selaras dengan MBG. “Kita bersinergi dari desa hingga tingkat di atas seterusnya,” pungkasnya.
Sementara itu Kadis Dikbud Lobar Maad Adnan mengatakan terkait bahan baku MBG telah ditekankan kepada SPPG agar bahah baku diambil dari lokal. “Seharusnya diambil dari daerah sekitar, tidak dari luar,” tegasnya. Pihaknya pun akan terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional maupun SPPG agar bahan baku diakomodir dari produk lokal di mana SPPG itu berada. (her)
