Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis angka tetap produksi padi dan jagung tahun 2024. Kepala BPS NTB, Wahyudin, dalam keterangan resmi di di kantornya, Senin, 3 Maret 2025 mengungkapkan, bahwa luas panen serta produksi kedua komoditas utama ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan data yang dirilis BPS NTB, luas panen padi pada tahun 2024 tercatat sebesar 281,72 ribu hektare, turun 5,79 ribu hektare atau 2,02 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 287,51 ribu hektare.
Sejalan dengan itu, produksi padi juga mengalami penurunan. Pada tahun 2024, produksi padi di NTB mencapai 1,45 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), atau turun 85,13 ribu ton (5,53 persen) dibandingkan produksi tahun 2023 yang sebesar 1,54 juta ton GKG.
Adapun produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk juga terdampak, dengan total produksi pada 2024 mencapai 827,79 ribu ton, mengalami penurunan sebesar 48,49 ribu ton (5,53 persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 876,27 ribu ton.
Selain padi, produksi jagung di NTB juga menunjukkan tren penurunan pada tahun 2024. Luas panen jagung pipilan tahun ini tercatat sebesar 173,76 ribu hektare, turun 5,27 ribu hektare (2,94 persen) dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 179,03 ribu hektare.
Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen juga mengalami penurunan, dari 1,28 juta ton pada 2023 menjadi 1,21 juta ton pada 2024. Ini berarti terjadi penurunan produksi sebesar 71,25 ribu ton atau 5,56 persen.
Namun, ada harapan untuk periode awal tahun 2025. BPS NTB memproyeksikan bahwa potensi luas panen jagung pipilan kering pada Januari–April 2025 diperkirakan mencapai 97,19 ribu hektare, dengan potensi produksi sekitar 683,95 ribu ton.
Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam rilis BPS, penurunan produksi padi dan jagung di NTB kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk cuaca ekstrem, berkurangnya ketersediaan air irigasi, serta faktor hama dan penyakit tanaman.
Penurunan produksi ini dapat berdampak pada ketersediaan pangan di daerah serta harga komoditas di pasaran. Oleh karena itu, perlu adanya langkah antisipatif dari pemerintah dan stakeholder terkait guna meningkatkan produktivitas pertanian di tahun-tahun mendatang.(bul)
