Mataram (Suara NTB) – Upaya merombak jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Begitu juga upaya perampingan OPD sebagai upaya melakukan efisiensi anggaran tetap dilakukan setelah Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) yang akan diusulkan ke DPRD NTB untuk disetujui.
Demikian disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, SIP., MSi., saat dikonfirmasi wartawan usai Temu Kenal dengan pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB dan meninjau Command Center di areal Kantor Gubernur NTB, Senin, 3 Maret 2025.
Didampingi Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri dan Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., Iqbal mengatakan, pengisian 13 pimpinan OPD yang kosong segera dilakukan. Adapun 13 posisi OPD yang lowong ini adalah Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Selain itu, ada tiga posisi Wakil Direktur RSUD Provinsi NTB, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 1 posisi Staf Ahli Gubernur, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektur. Tiga belas posisi OPD yang lowong ini dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Meski demikian, tegas mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki ini, dalam melakukan pengisian jabatan dan perampingan OPD menunggu persetujuan STOK oleh DPRD NTB. Dari STOK ini nanti, akan dilihat mana struktur yang tidak berubah, sehingga akan dilakukan pengisian supaya OPD bisa langsung bekerja.
Tapi mana yang berubah, kami lakukan penyesuaian. Artinya ada merger, bahkan ada yang berdiri lagi dan ada yang disendirikan lagi sesuai kebutuhan,” terangnya.
Dalam melakukan pengisian jabatan untuk eselon II, ungkapnya, akan dilakukan lewat seleksi dengan membentuk panitia seleksi. Bahkan khusus untuk posisi jabatan eselon III akan dilaksanakan beauty contest.
Untuk teman-teman yang sudah memenuhi syarat untuk eselon III dengan senang hati kami persiapkan untuk ikut beauty contest dan bisa memulai mempersiapkan diri dari sekarang, ucap Iqbal.
Untuk proses penguatan ke depan, kita akan menyiapkan basic requirement yang jelas sesuai kebutuhan di masing-masing jabatan. Mudah-mudahan dalam tiga atau empat bulan sudah selesai proses restrukturisasi. Karena tahun ini, tahun penguatan, kami ingin menguatkan dulu supaya tahun depan bisa berlari, jelasnya.
Diatur Birokrasi Bukan Calo Pejabat
Di sini lain Gubernur Iqbal juga menyinggung soal isu calo pejabat. Ia menegaskan semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan diatur oleh orang-orang yang berada di dalam birokrasi, bukan diatur oleh mereka yang berada di luar sistem.
Di mana-mana setelah berakhirnya pemilihan kepala daerah muncul calo jabatan. Pasti itu sudah, katanya.
Orang nomor satu di NTB ini menegaskan tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapa pun untuk berbicara atas namanya. Baik di internal tim, keluarga, ataupun koleganya, termasuk untuk jual beli proyek di Pemprov NTB.
Tidak tim, tidak keluarga, teman tidur saya, isteri saja tidak saya otorisasi, apalagi orang yang nggak tidur sama saya, ujarnya.
Oleh karena itu, Iqbal memastikan bahwa semua proses mutasi atau promosi jabatan berlangsung di dalam sistem pemerintahan. Sehingga tidak boleh ada orang di luar sistem ikut terlibat di dalam urusan-urusan pemerintahan. Yang digaji untuk mengurus pemerintahan ini hanya orang yang di dalam, jadi biarkan yang di dalam ngurusin, katanya.
Sementara itu, saat meninjau Command Center di areal Kantor Gubernur NTB, Iqbal berkomitmen bahwa semua kebijakannya selama 5 tahun ke depan dalam membangun Provinsi NTBÂ harus berbasis data.
“Lima tahun ke depan kami pastikan pemerintah berbasis data. Semua keputusan dan semua kebijakan yang kami buat berbasis data,” tegasnya.
Iqbal mengatakan bahwa fasilitas ruangan Command Center di Kantor Gubernur NTB menjadi gudang data yang memuat berbagai informasi angka seputar provinsi ini. Menurut dia, layanan dashboard Command Center sangat penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan selama 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, tadi saya beri perhatian khusus ke dashboard,” kata Iqbal. (ham)
