PIMPINAN Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB diminta lebih inovatif dan bergerak lebih cepat dalam membantu Gubernur NTB Dr.H Lalu Muhammad Iqbal dalam rangka mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia.
Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir menegaskan bahwa seluruh OPD di Provinsi NTB harus “berlari kencang” dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tak lupa juga seluruh perangkat daerah harus bekerja dengan lebih efisien, inovatif, dan berorientasi pada hasil yang nyata.
“Kalau sudah gubernur lari 25 kilometer perjam, maka harus OPD selaku pembantu-pembantunya ini harus paling tidak harus bisa OPD itu berlari paling tidak 40 sampai 50 kilometer perjam,” ujar Muzihir kepada wartawan Senin, 3 Maret 2025.
Untuk mengoptimalkan mesin birokrasi tersebut, maka saat melakukan pergeseran pejabat atau mutasi, gubernur diharapkan memilih dan menempatkan ASN yang tepat. Terlebih Lalu Iqbal memiliki keinginan yang kuat untuk meciptakan meritokrasi birokrasi. Namun demikian, pergeseran itu agar dilakukan setelah melakukan pengamatan dan penilaian terhadap pimpinan OPD saat ini.
“Kalau memang dia baik dan kira-kira masih muda, energik kenapa kita tidak pertahankan misalnya. Tapi itu semua hak preogratif beliau, tetapi saran dari saya sebagai pimpinan DPRD NTB, kerja dulu sebab kalau mutasi itu gampang setiap waktu bisa dilakukan, tapi lihat kinerjanya dulu, berikan kesempatan OPD ini bekerja. Kalau sudah tidak baik, ngapain dipertahankan juga,” ungkapnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sendiri mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan segera melakukan mutasi dan rotasi untuk mengisi sejumlah jabatan kosong di OPD-OPD. Di mana saat ini, terdapat 13 jabatan strategis di Pemprov NTB yang diisi Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh).
“Iya pasti (mutasi, red), karena ini kan ada sekitar 13 OPD yang kosong dan pasti segera kita isi,” tutur Iqbal.
Sebelum melakukan mutasi, ujar Iqbal, Pemprov NTB akan mengajukan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru kepada DPRD NTB. “Jadi nanti kita lihat, apabila dalam struktur itu tidak berubah, maka langsung cepat-cepat kita isi supaya bisa lari. Tapi mana yang berubah kita lakukan penyesuaian,” jelasnya.
Ia menyebutkan, proses pengisian jabatan kosong di Pemprov NTB, baik eselon II maupun eselon III, akan menggunakan panitia seleksi (pansel). Karena itu, ia meminta kepada pejabat yang memenuhi kriteria untuk mempersiapkan diri dari sekarang.(ris)
