Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB kembali masukkan permohonan usulan perbaikan 13 jalan dan jembatan ke pemerintah pusat yang dalam hal ini Direktorat Bina Marga, Kementerian PUPR. 13 infrastruktur tersebut di antaranya empat jembatan, dan sembilan jalan yang masuk Inpres Jalan Daerah (IJD).
Plt Kepala Dinas PUPR NTB, Lies Nurkomalasari yang diwakili oleh staf Bina Marga PUPR NTB, Dana Indra Praja mengatakan empat jembatan yang diusulkan yaitu jembatan-jembatan yang membutuhkan perbaikan segera, seperti Jembatan Kemakmuran atau Jembatan Bakong yang ada di Lombok Barat, dan tiga jembatan yang ada di Bima.
“Jembatan empat, Jembatan Bakong, Jembatan yang di Bima, Ambalawi, sama yang di Konca. Yang di Konca sudah dua kali masuk IJD, sudah mau dilelang, tidak jadi, diambil balik dananya, sudah mau Lelang. Itu sudah dua tahun, udah roboh, sama seperti yang di Ambalawi,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin, 5 Maret 2025.
Selain proyek jembatan, Pemprov NTB juga mengusulkan kembali proyek infrastruktur jalan yang termasuk dalam Inpres Jalan Daerah. Di antaranya adalah jalan Tanjung Geres Pohgading-Pringgabaya di Lombok Timur dan Jalan Batudulang-Tepal-Baturotok di Kabupaten Sumbawa.
Perkiraan kebutuhan anggaran untuk pembangunan 13 infrastruktur ini, kata Dana mencapai Rp400 miliar, dengan kebutuhan anggaran untuk jembatan mencapai sekitar Rp100 miliar, sedangkan untuk sembilan ruas jalan diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp200-300 miliar.
“Satu jembatan seperti Bakong dengan panjang 90meter saja membutuhkan sekitar Rp54 miliar. Untuk yang di Bima berarti seperempat dari 54 miliar itu, sekitar belasan miliar untuk satu jembatan. Kan tergantung panjang bentangnya,” ungkapnya.
Karena jembatan merupakan jalan penghubung, khususnya jembatan Ambalawi, jembatan tersebut masuk dalam daftar program prioritas. Sehingga tidak hanya diusulkan melalui APBN, tetapi juga APBD dan dana darurat.
“Harusnya diprioritaskan, kalaupun tidak masuk di APBN, harusnya ada di APBD. Mana-mana yang ada, yang penting tertangani,” sambungnya.
Sementara itu, untuk pengusulan infrastruktur melalui dana Bantuan Tidak Terduga (BTT), Dinas PUPR NTB memperkirakan akan mendapatkan sekitar Rp15 miliar dengan mengusulkan seluruh infrastruktur di NTB yang rusak akibat bencana alam.
“Semua kita usulkan di BTT, semua yang kena bencana, dari Lombok, Sumbawa, Bima itu sudah smeuanya kita usulkan,” katanya.
Jembatan Ambalawi, ucap Dana juga mendapatkan BTT, tapi, karena BTT hanya untuk perbaikan sementara, PUPR turut mengusulkan ke pusat.
“Sementara tapi, bukan permanen. Masyarakat kan nunggu yang permanen. Kan di situ Cuma timbunan. Biar bisa lewat saja,” ucapnya. (era)
