Catatan: Agus Talino
NTB sedikit “riuh”. Paling tidak, menjadi perbincangan dan percakapan di beberapa tempat. Gubernur NTB, Dr. H. Muhamad Iqbal berbicara tentang calo jabatan. Mengancam mempidanakan siapa saja yang coba mengambil keuntungan sebagai calo jabatan pada kepemimpinan Iqbal-Dinda.
‘’Keriuhan’’ –saya sengaja memberi tanda petik. Ukurannya relatif– tentang calo jabatan. Bukan karena sudah ada calo jabatan yang tertangkap. Dan sudah diproses secara hukum. Tetapi mungkin, karena yang bicara itu gubernur. Isu calo jabatan menjadi perhatian banyak orang. Bicara pemimpin pengaruhnya besar. Dia seperti “ledakan” pada sunyi. Banyak orang akan menoleh. Menjadikannya sebagai patokan dan ukuran.
Gubernur memberi perhatian serius terkait calo jabatan. Gubernur tampaknya tidak mau ada yang mengotori dan merusak kepemimpinannya dengan mencoba mengambil keuntungan pribadi sebagai calo jabatan.
Gubernur meminta, agar masyarakat melapor kepadanya. Sertai bukti foto atau video untuk diambil tindakan. Menurutnya, jika ada oknum-oknum yang mengaku bisa memfasilitasi. Menjanjikan jabatan dengan mangatasnamakan sebagai tim, kedekatan atau keluarga. Apalagi hanya berbekal foto atau video bersama dirinya. Gubernur memastikan, itu adalah oknum yang mau mengambil keuntungan pribadi.
Sekda Pemprov NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si tak kalah ‘’kencang’’ bicara tentang calo jabatan. Dia meminta masyarakat untuk melaporkan dan KPK menangkap oknum calo jabatan. Gita mengatakan, praktik jual beli jabatan mencoreng nama baik ASN. Mencoreng nama baik NTB. Dan calo jabatan bertolak belakang dengan visi pimpinan NTB. Menyehatkan birokrasi melalui sistem meritokrasi.
Gubernur menyinggung calo jabatan. Tidak sekarang. Sebelum dilantik sebagai Gubernur NTB. Gubernur sudah berbicara tentang calo jabatan. Sehingga menjadi wajar saja. Ketika ada yang bertanya. Kenapa gubernur sangat serius berbicara tentang calo jabatan? Apa yang terjadi sesungguhnya? Boleh jadi gubernur memiliki banyak informasi tentang calo jabatan. Gubernur penting mangambil sikap. Gubernur harus memastikan kebenaran informasi yang diterima. Kalau mamang calo jabatan itu ada. Telusuri. Tangkap. Proses secara hukum. Pastikan calo jabatan tidak akan muncul di Pemprov NTB. Kalau informasinya, hanya “kabar angin”. Padahal sudah kadung bereaksi dan bersikap “kencang”. Tidak bagus juga. Apalagi itu dilakukan pemimpin. Maksud saya, “keriuhan” yang timbul adalah deskripsi sesuai fakta yang sesungguhnya.
Praktik jual beli jabatan di daerah tertentu pernah terjadi. Dan ada yang diproses secara hukum. Gubernur tentu tidak mau kasus serupa terjadi di Pemprov NTB. Cita-cita besar gubernur adalah membangun birokrasi yang kuat melalui sistem merit. Dan cita-cita besar itu bisa “bubar”. Jika ada yang “menjebol” melalui “pintu gelap” calo jabatan.
‘’Palang pintu’’ untuk menutup dan menghalau calo jabatan adalah BKD. Jabatan itu banyak. Tidak saja pada eselon 2. Ada eselon 3 dan 4. Mungkin juga pada posisi tertentu tanpa eselon. Termasuk perpindahan pegawai ke Provinsi. Syaratnya harus lengkap. Benar-benar mencerminkan wajah meritokrasi. Tidak sebaliknya, merusak dan mencederai spirit kepemimpinan Iqbal-Dinda melakukan meritokrasi.
Salah satu cara membangun NTB. Pemprov NTB harus punya birokrasi yang kuat. Birokrasi yang berkualitas. Birokrasi yang isinya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Punya kesungguhan, keikhlasan dan ketulusan hati mengabdi membangun NTB. Gubernur mengatakan, Pemprov NTB akan menerapkan ‘’manajemen talenta’’. Sehingga semua orang di Pemprov NTB punya peluang dan kesempatan yang sama berkembang dan memberi pengabdian terbaiknya untuk NTB.
Membaca Gubernur NTB. Gubernur bicara tentang calo jabatan. Pertama. Boleh jadi karena gubernur adalah pemimpin yang berpikir rapi. Sehingga semua hal harus dipastikan berjalan pada jalur yang benar. Tidak boleh ada yang keluar dari jalur. Apalagi merusak sistem yang siap dibangun. Calo jabatan itu berbahaya. Setidaknya bisa menjadi “nila”. Dan merusak susu sebelanga.
Kedua. Gubernur adalah pemimpin yang sangat cermat. Dan berpikir detail. Pulang kampung menjadi calon gubernur, misalnya. Gubernur tidak main-main mengambil keputusan. Karirnya di Kementerian Luar Negeri RI sedang bersinar dan mentereng. Sebagai diplomat karir. Usianya masih relatif muda. Pilkada bukan barang pasti. Bisa menang. Bisa juga kalah. Tetapi gubernur memutuskan ikut kontestasi pada Pilkada NTB, 2024.
Ketiga. Gubernur adalah pemimpin yang tidak saja bekerja dengan tenaga dan pikirannya. Dia bekerja dengan hatinya. Sungguh-sungguh. Dan targetnya jelas. Terbaca pada interesnya. Memberi perhatian pada kemanusiaan. Konsentrasinya pada penurunan angka kemiskinan.
Ketika hadir pada Rapimnas Partai Gerindra di Hambalang, Bogor. Gubernur disapa Presiden Prabowo Subianto. Pengakuannya, gubernur suka merasa haru disapa presiden. Meski Pak Prabowo sudah terpilih sebagai presiden. Sikapnya tidak berubah. Gubernur kagum pada Presiden Prabowo yang sangat respek pada orang. Logikanya, ketika gubernur kagum pada sikap Presiden Prabowo yang respek pada orang. Maka gubenur adalah pemimpin yang juga respek pada semua orang.
Dua pesan Presiden Prabowo. Gubernur meletakkan pada ingatannya yang kuat. Satu. Tentang korupsi. Pesan presiden. Jangan korupsi. Kalau ada anak buahmu yang korupsi. Kejar sampai kutub utara. Kejar sampai ke ujung dunia. Kedua. Jangan jauh dari rakyat. Selalu dekat dengan rakyat. Selalu bersama rakyat. Kalau nanti Pak Dubes –presiden memanggil dengan sebutan Pak Dubes– berhadapan dengan pilihan yang sulit. Ambil pilihan yang berpihak pada rakyat.
Bacaan saya tentang gubernur. Bisa saja tidak sama dengan orang lain. Masing-masing orang punya cara membaca dan sudut pandang. Lumrah saja. Tetapi saya percaya. Kita semua punya harapan yang sama. NTB menjadi daerah hebat dan kaya raya. Seperti yang pernah diungkapkan gubernur.
Pada pidato pertamanya di rapat paripurna DPRD NTB, Rabu, 5 Maret.2025. Gubenur menyebutkan. Kepemimpinan Iqbal-Dinda tak ingin dikenang karena janjinya. Tetapi dikenang kerena bukti dan kerja nyata. Semoga.
