Mataram (Suara NTB) – Meskipun sistem Work From Anywhere (WFA) mulai diterapkan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pelayanan terhadap calon eksportir komoditas kelautan dan perikanan tetap berjalan.
Sebagaimana ditegaskan Plt. Kepala Balai Mutu KKP NTB, H.M. Farchan memastikan bahwa dengan kebijakan ini, pihaknya tetap memberikan pelayanan optimal dengan sistem piket bagi pegawai yang bekerja di kantor.
“Kami memastikan bahwa meskipun ada kebijakan WFA dengan hari kerja di kantor hanya Senin hingga Kamis, pelayanan tetap berjalan bagi calon eksportir. Kami telah menugaskan petugas piket untuk tetap memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat yang akan melakukan ekspor,” ujar H. M. Farchan di kantornya di Rembiga, Kota Mataram, Kamis, 6 Maret 2025.
Sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP).
Dalam aturan ini, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berperan sebagai Otoritas Kompeten dalam pelaksanaan SJMKHP melalui kegiatan sertifikasi, inspeksi, dan surveilan.
Adapun jenis sertifikasi yang dikeluarkan meliputi, Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di kapal perikanan. Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di unit pembenihan.
Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB). Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB). Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB). Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) di unit pengolahan ikan. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI).
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para eksportir tetap mendapatkan layanan yang optimal tanpa kendala, sehingga proses ekspor komoditas kelautan dan perikanan tetap berjalan lancar sesuai standar yang telah ditetapkan.(bul)
