Mataram (Suara NTB) – Anggaran kajian dan analisis masuk dalam daftar pemangkasan untuk efisiensi anggaran. Akibatnya, beberapa proyek yang membutuhkan kajian terpaksa mengalami penundaan. Salah satunya FS mega proyek port to port Lembar-Kayangan yang membutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar. Rencananya, akan dilakukan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan di tahun ini.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan port to port, Dana Indra Praja menyatakan, mulanya FS akan dilakukan di tahun 2025 setelah pra FS rampung di akhir tahun 2024 lalu. Namun, karena adanya kebijakan efisiensi, untuk sementara proyek jalan tol tersebut tidak ada perkembangan.
“Eksplisit tulisannya itu untuk kajian teknis seperti studi kelayakan itu ditiadakan dulu. Jadi, rencananya kita mau FS tahun 2025 ini, kita mau mencoba untuk usulkan,” ujarnya kepada Suara NTB.
Kendati batal FS di tahun 2025 ini, pihak Pemprov NTB sangat mendukung pengerjaan proyek sepanjang 80 Km tersebut. Dengan koneksi yang dimiliki oleh Gubernur NTB, Dr.Lalu Muhamad Iqbal, diharapkan mampu melobi pemerintah pusat agar jalan pembangunan jalan tol tidak hanya mimpi bagi warga NTB.
“Kalau Gubernur itu sangat mendukung program ini. Sempat saya juga ditanya, ditanya ke Bappeda juga. Bappeda juga tanya ke saya. Apa yang harus dilakukan. Dia sangat menyambut baik apa yang harus dilakukan,” sambungnya.
Dengan tertundanya FS tahun ini, Dana berharap FS bisa dilakukan di tahun berikutnya. Yaitu 2026, paling tidak, selambat-lambatnya di tahun 2027. Menurutnya, mega proyek ini harus memiliki basic desain agar bisa dilelang kepada investor.
Berdasarkan hasil pra FS tahun 2024 lalu, NTB sangat membutuhkan adanya jalan tol. Pasalnya, jalur sekarang sudah sangat padat sebab NTB hanya memiliki satu jalur penghubung. “Lima sampai 10 tahun ke depan memang harus sudah dibuatkan jalan itu,” ucapnya.
Di FS ini, lanjutnya, akan dibahas lebih detail mengenai kajian lingkungan termasuk dengan pembebasan lahan, letak topografi, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan anggaran real untuk pengadaan lahan.
Berdasarkan kajian pra FS, pengadaan lahan untuk proyek ini memakan anggaran hingga Rp1,9 triliun. Rp1 triliun untuk pengadaan lahan di Lombok Tengah, Rp300 miliar di Lombok Barat, dan Rp600 miliar di Lombok Timur.
“Dia lewatnya jalur lintas tengah. Paling panjang di Lombok Tengah, Lombok Barat, lalu Lombok Timur,” katanya.
Adapun Pemprov NTB telah menyarankan tiga jalur untuk proyek ini. Sebagian besar, sambung Dana bersinggungan dengan ruas jalan Bypass Mandalika, akan memotong Bundaran Sunggung ke Tanjung Geres, lanjut ke Pelabuhan Kayangan. “Setelah kita coba masukkan kajian, didapatkan survey dari data primernya. Ditemukan lagi satu jalan alternatif di tengah-tengahnya. Jadi ada ruas jalan sesuai rencana umum jaringan jalan (Renjum). Kita dapat alternatif jalur tengah. Itu motongnya ke baypas sedikit, sekitar Praya, keluarnya ketemu di dua koridor lain, Tanjung Geres, Kayangan,’’ pungkasnya. (era)
