Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Provinsi NTB tidak mempermasalahkan rencana Gubernur NTB, HL Muhammad Iqbal, untuk membentuk Tim Percepatan Pembangunan. Selama keberadaannya dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan peraturan, DPRD siap memberikan dukungan.
Anggota DPRD NTB dari Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Aminurlah, menegaskan bahwa pihaknya mendukung pembentukan tim tersebut sebagai upaya mempercepat pembangunan di NTB.
“Saya tetap mendukung Pak Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Saya bagian dari partai koalisi pengusung beliau. Tapi dukungan ini tentu harus didasarkan pada regulasi yang jelas. Jika diperbolehkan, maka kita dukung,” ujar Aminurlah, Kamis, 13 Maret 2025.
Menurutnya, keberadaan Tim Percepatan Pembangunan juga harus dikaji bersama oleh legislatif dan eksekutif, mengingat DPRD memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan.
“Kami akan mendorong gagasan dan saran sebagai wakil rakyat. Keberhasilan gubernur juga merupakan keberhasilan DPRD. Jika gubernur gagal, itu juga berarti kita gagal dalam memberikan masukan yang bermanfaat bagi rakyat. Oleh karena itu, tim ini sebaiknya dibahas bersama,” tambahnya.
Aminurlah menekankan bahwa tim tersebut harus memiliki konsep dan kemampuan yang jelas, terutama dalam menangani kemiskinan ekstrem di NTB. Gubernur sebelumnya telah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem, sehingga tim percepatan ini harus benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian target tersebut.
“Kita harus mengkaji sejauh mana konsep dan efektivitas tim ini dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di NTB, khususnya di daerah seperti Lombok Utara, Lombok Timur, dan Kabupaten Bima. Langkah-langkahnya harus jelas,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif, ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan mengawasi kebijakan pemerintah daerah.
“Kami sebagai mitra sejajar tentu akan memberikan saran dan mengawasi setiap kebijakan APBD agar berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.
Tak hanya soal Tim Percepatan Pembangunan, Aminurlah juga menyoroti rencana Gubernur terkait perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) serta kebijakan efisiensi anggaran. Ia menilai, kebijakan tersebut perlu dibahas bersama dengan DPRD, mengingat dewan memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap seluruh kebijakan gubernur.
“Kita juga mendukung merger OPD karena penataan birokrasi sangat diperlukan. Selain itu, perlu ada upaya untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah, meningkatkan efisiensi APBD, serta menghadirkan lebih banyak anggaran dari pemerintah pusat. Tanpa tambahan anggaran dari pusat, semua hanya akan jadi omong kosong,” ujarnya.
Ia pun menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang melakukan kunjungan ke kementerian untuk memperjuangkan anggaran tambahan bagi daerah.
“Saya mendukung penuh langkah Pak Iqbal-Dinda yang berkunjung ke Kementerian,” pungkasnya. (ndi)
