Catatan: Agus Talino
PADA ujung kepemimpinannya. Setelah 10 tahun sebagai gubernur. Di salah satu ruangan pendopo. Kami bersilaturahmi dan wawancara ringan. Salah satu pertanyaan kami. Tentang pengalamannya sebagai gubernur. Kami tidak saja bertanya tentang pengalaman-pengalaman manis dan menyenangkan sebagai gubernur. Kami juga bertanya tentang pengalaman-pengalaman yang “menjengkelkan” sebagai gubernur. Disebutkan, pengalaman yang paling “menjengkelkan” sebagai gubernur adalah menghadapi oknum pejabat yang tidak pegang komitmen. Tidak taat perintah. Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
Diceritakan. Ketika bicara dengan dirinya. Dan diberi penugasan. Mantap. Siap laksanakan. Belum keluar dari ruangan gubernur. Masih sampai pintu. Mungkin pikirannya sudah berubah. Apalagi setelah tiba di kantornya dan berada di “lapangan”. Kesanggupannya melaksanakan perintah gubernur sudah “melayang”. Perintah tidak dilaksanakan sesuai dengan kesanggupannya.
Menghadapi kondisi seperti itu. Siapa saja bisa kecewa. Siapa saja bisa marah. Dan siapa saja bisa jengkel. Manusiawi. Apalagi kalau penugasannya sangat penting. Menyangkut kepentingan orang banyak. Berpengaruh pada reputasi daerah. Dan nama baik gubernur.
Bayangkan. Kalau oknum pejabat yang tidak taat perintah jumlahnya banyak. Dan menjadi pimpinan pada OPD-OPD strategis. OPD yang menjadi motor utama palaksanaan program-program penting. Program yang terkait visi kepala daerah dan wakil kepala daerah, misalnya. Mungkin kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak saja akan “makan hati”. Visi besarnya bisa saja hanya akan menjadi “hiasan” kertas. Dan “penghias” di layar komputer.
Kalau misalnya. Oknum birokrat “pembangkang” terhadap atasan dan pemimpinnya kita istilahkan sebagai birokrat “gelap”. Iqbal-Dinda harus memastikan tidak ada birokrat “gelap” pada kepemimpinannya. Birokrat yang pura-pura loyal. Birokrat yang punya agenda sendiri. Birokrat yang berpotensi “mendegradasi” agenda pemimpinnya. Birokrat yang siap di “depan”. Tetapi di “belakang”. Dia menyusun, “mengarang” dan “memainkan” cerita sendiri.
Saya tidak mengatakan. Bahwa jenis birokrat “gelap” itu ada di Pemprov NTB. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya berharap. Di Pemprov NTB tidak ada birokrat “gelap”. Saya hanya ingin mengingatkan Iqbal-Dinda. Untuk memastikan bahwa birokrasi yang dibangun adalah birokrasi yang benar-benar bisa diajak bekerja mewujudkan visi Iqbal-Dinda. “Bangkit bersama. NTB Makmur Mendunia”. Visi yang tidak sederhana untuk diwujudkan. Butuh mesin birokrasi yang hebat. Butuh “effort” yang besar dan kuat.
Kita tidak bisa menutup mata terhadap kasus korupsi yang terjadi di NTB. Pada tulisan ini. Saya tidak mencoba ‘masuk” membicarakan tentang kasus korupsi dan dugaan korupsi di NTB. Saya.juga tidak mencoba membahas beberapa kasus dugaan korupsi yang sedang dalam penanganan Aparat Penegak Hukum (APH). Korupsi bisa kita bahas pada ulasan khusus dan tersendiri.
Yang ingin saya katakan. Iqbal-Dinda harus bisa menutup semua “pintu” yang memungkinkan terjadinya tindakan korupsi. Dan menutup “pintu” yang membuka peluang lahir dan munculnya birokrat “gelap”. Birokrat “gelap” bisa menjadi duri dalam daging. Bisa menjadi kerikil pada sepatu. Dan menghambat mesin birokrasi bergerak cepat dan lincah. Iqbal-Dinda harus bisa mendeteksi sejak awal. Bahwa pilihan dan keputusannya tidak keliru dalam penempatan pejabat dan pegawai. Sekali Iqbal-Dinda keliru melakukan penempatan pejabat dan pegawai. Iqbal-Dinda bisa kesulitan sendiri dalam kepemimpinannya.
Merombak dan menata ulang yang keliru itu tidak mudah. Paling tidak butuh proses dan waktu. Sementara kepemimpinannya ada limitasinya. Lima tahun. Dan efektif kerjanya. Mungkin tidak lima tahun. Apalagi kalau ada keinginan untuk ikut kontestasi pada periode berikutnya. Iqbal-Dinda harus benar-benar matang menghitung semua kemungkinan dan pertimbangan. Kalau tidak. Iqbal-Dinda akan sulit “mencetak sejarah’. Sebagai pemimpin yang berhasil. Dan dikenang sepanjang masa oleh masyarakat.
Seperti ditulis dan diberitakan banyak media. Pada acara peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN Daerah di Plaza Insan Berprestasi Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025). Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang ASN dan korupsi.
Presiden menyindir ASN yang tidak bekerja maksimal. Menurutnya, banyak orang berebut menjadi ASN. Tetapi setelah diterima sebagai ASN tidak mau bekerja maksimal.
Presiden juga menyinggung tentang pelayanan. Perintahnya, mental birokrasi yang tidak memberi pelayan yang baik kepada masyarakat harus dikikis habis. Untuk kepentingan rakyat kata presiden, pelayanan harus dibikin mudah, cepat dan singkat. Jangan terbalik. Pekerjaan gampang dipersulit. Pelayanan yang harusnya singkat. Malah diperpanjang. Presiden meminta, Kabinet Merah Putih memberikan atensi. Dan segera melakukan perbaikan sistem secara besar-besaran.
Di ujung pidatonya. Presiden menyinggung tentang korupsi. Presiden bicara sangat keras. Presiden tidak akan mundur menghadapi koruptor. Presiden berencana menyisihkan dana untuk membangun penjara yang sangat kokoh di tempat terpencil untuk koruptor. “Mereka nggak bisa keluar malam hari. Kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu,” ujar presiden.
Kata presiden. Koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. “Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu,” kata presiden.
Ketika Gubernur NTB, Dr. H. Muhamad Iqbal bertemu Presiden Prabowo. Salah satu pesan presiden kepada Pak Iqbal. Jangan korupsi. Kalau ada anak buahmu yang korupsi. Kejar sampai kutub utara. Maksudnya kata Pak Iqbal, kejar sampai ke ujung dunia.
Tugas penting Iqbal-Dinda. Salah satunya, menjaga Pemprov NTB agar tidak ada kasus korupsi. Memastikan pejabat dan pegawai di Pemprov NTB bekerja dengan baik. Seperti dikatakan Pak Iqbal pada debat calon gubernur dan calon wakil gubernur. Iqbal-Dinda akan melakukan tata kelola keuangan. Untuk memastikan setiap sen uang pemerintah yang dikeluarkan benar-benar bisa untuk kemakmuran rakyat.
Memastikan setiap sen uang pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Bukan sebatas menjaga agar tidak terjadi penyalagunaan keuangan daerah. Tetapi juga tentang penggunaan keuangan daerah yang efisien. Tidak boros. Tidak mubazir. Artinya, hitungan dan pengawasannya harus benar-benar ketat. Program tidak boleh “meleset” dari tujuan dan target. Maksudnya, agar penggunaan keuangan daerah tidak ada yang “merembes” bukan untuk kemakmuran rakyat.
“Wajah” birokrasi setelah rotasi dan mutasi adalah cerminan kepemimpinan Iqbal-Dinda. Saya berharap semua jabatan. Semua posisi berada di tangan orang-orang yang tepat. Dipegang oleh ahlinya dan amanah.
Iqbal-Dinda harus bisa membuktikan komitmennya. Membentuk dan membangun birokrasi dengan sistem merit. Tidak saja pada eselon dua. Tetapi pada semua level. Pastikan tidak ada pejabat yang muncul dari pintu “belakang” dan pintu “gelap”. Tidak terkecuali di sektor pendidikan dan kepala sekolah.
Iqbal-Dinda harus punya tim yang kuat. Tujuannya, agar Iqbal-Dinda bisa fokus pada cita-cita besarnya. Menjadikan NTB sebagai daerah hebat dan kaya raya. Mewujudkan visinya. “Bangkit Bersama. NTB Makmur Mendunia”.
Peristiwa “kecil” ralat undangan buka puasa bersama yang direncanakan hari ini, Kamis, (20/3/2025). Karena ada kepala OPD yang tidak diundang tidak perlu terjadi. Koordinasi tim kuat. Gubernur dan wakil gubernur tidak perlu tersita waktunya memikirkan hal-hal teknis dan administratif. Jika itu bukan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan gubernur dan wakil gubernur. Tidak semua hal juga gubernur dan wakil gubernur harus “turun tangan”.*
