GUBERNUR NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menanggapi aksi aktivis perempuan NTB yang menolak adanya penggabungan DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) NTB dengan Dinas Kesehatan. Gubernur mengapresiasi reaksi aktivis perempauan NTB itu sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap perempuan NTB.
‘’Alhamdulillah ada yang ngasih masukkan. Bagus dong berarti ada kepedulian dari teman-teman dan itu akan kita masukan dalam pertimbangan kita,’’ ujarnya dikonfirmasi Jumat, 21 Maret 2025.
Dikatakan, adanya pro kontra di masyarakat terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal biasa. Untuk itu, pihaknya akan mencoba menjelaskan ke publik bagaimana urgensi perampingan birokrasi.
Begitupun dengan isu perempuan, Iqbal menginginkan permasalahan perempuan dan anak tidak hanya terfokus di satu dinas saja. Melainkan di seluruh dinas di NTB. Sebab kepentingan perempuan dan anak menjadi fokus yang harus diperhatikan oleh semua pihak.
“Karena, satu kan kita belum menjelaskan filosofi penggabungan seperti apa. Kalau sudah dijelaskan saya yakin mereka paham. Kalau saya maunya malah jangan sampai isu perempuan dan anak dijadikan sektor, akhirnya seakan-akan yang bertanggung jawab sektor itu, padahal itu adalah isu yang harus di mainstream di semua sektor,” jelasnya.
Pun nantinya, setelah pembahasan mengenai perampingan OPD oleh Biro Organisasi ini rampung. Pemprov NTB akan melakukan diskusi publik dengan meminta pendapat masyarakan mengenai kebijakan yang telah dipetakan oleh Pemprov NTB
‘’Ini belum final, prosesnya masih panjang. Tentu nanti ada juga diskusi dengan publik, memasukkan publik,’’jelasnya.
Sebelumnya, aliansi pemerhati perempuan dan rakyat NTB menyatakan sikapatas kebijakan Pemprov NTB yang akan melebur DP3AP2KB NTB dan menggabungkannya dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Menurut mereka, rencana peleburan DP3AP2KB merupakan kebijakan yang kurang kebijakan. Apalagi, NTB membutuhkan satu OPD yang khusus menengani masalah anak dan perempuan sebaab masih tingginya angka kekerasan terhadap gender, bahkan NTB menjadi daerah dengan perkawinan dini tertinggi.
DP3AP2KB juga memiliki peran sentral dalam pengarusutamaan gender (PUG), peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). (era)
