Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri melakukan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Restrukturisasi ini dilakukan tidak hanya melakukan penguatan pada OPD yang bersangkutan, tapi ada beberapa OPD yang digabung atau dimerger dengan OPD lain.
Salah satu OPD yang digabung adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). OPD di bawah pimpinan Dra. Nunung Triningsih, M.M., ini digabung ke Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi NTB.
Kepala Biro Organisasi Setda NTB Dr. H. Nursalim, M.M., menjelaskan, penggabungan DP3AP2KB ke OPD lain tidak hanya di NTB. Menurutnya, Provinsi Bali sudah duluan melakukan penggabungan dengan Dinas Sosial. Adanya penggabungan ini, ujarnya, penanganan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan lebih terintegratif dan menyeluruh serta tuntas dari hulu sampai ke hilir.
‘’Kita melihatnya, tidak pada semata-mata terbentuknya struktur perangkat daerah, tapi pada pendekatan intervensi kebijakan. Yaitu kebijakan alokasi anggaran dan kebijakan infrastrukturya, yaitu tercukupi sarana dan prasarana pedukung. Bila satu manajemen penanganan, maka akan lebih efektif dan tuntas,’’ terangnya pada Suara NTB, Sabtu, 22 Maret 2025.
Nursalim menegaskan, penggabungan DP3AP2KB ini bukan semata-mata masalah efisiensi, tapi adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, bila dilihat dari sistem perencanaannya. Sehingga dalam crosscutting penganggaran tidak berebutan dalam mengintervensi sasaran yang akan diintervensi.
Dicontohkannya penggabungan Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan akan saling bersinergi sama lain dalam melakukan pembinaan dan pemasarannya. ‘’Mulai dari pembinaan UKM, pengembangan teknologi, dan fasilitasi marketingnya, sehingga ini lebih fokus tidak perlu banyak-banyak koordinasi. Belum lagi didukung dengan kemajuan teknologi,’’ tambahnya.
Begitu juga Dinas Sosial (Disos). Dinas ini juga banyak menangani masalah pemberdayaan perempuan, pembinaan dan perlindungan hak-hak anak, bahkan ditangani dari hulu ke hilir. Bahkan, ungkapnya, banyak penanganan masalah-masalah anak yang tidak tuntas ditangani oleh DP3AP2KB atau limpahannya dan ditangani oleh Disos.
‘’Nah dengan latar belakang tersebut kenapa tidak diintegrasikan penanganannya dengan penguatan perangkat daerah dengan penggabungan urusan, sehingga lebih paripurna. Ini justru memperkuat kok, sehingga output-nya adalah terbinanya kualitas perekonomian dan tertanganinya masalah kekerasan anak,’’ ungkapnya.
Pihaknya tidak ingin adanya rumah besar, tapi penanganannya tidak optimal. Sementara dengan dilakukan penggabungan akan menghasilkan penghematan dari belanja pegawai, belanja operasional lainnya.
‘’Kan bisa diarahkan untuk objek sasaran, yaitu untuk biaya pembinaan ekonomi perempuan dan biaya pelatihan anak-anak yang belum memiliki keterampilan untuk dilatih dan advokasi lainnya. Nah di sini cara kita melihatnya,’’ terangnya
Menurutnya, dari hasil penghematan belanja pegawai, belanja operasional bisa diarahkan untuk belanja publik, seperti untuk penanganan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan termasuk juga untuk pemberdayaan perlindungan anak.
‘’Kita harus mendukung niat baik Bapak Gubernur, bahwa beliau melihat ada ketimpangan antara belanja publik dengan belanja aparatur. Bayangkan saja posisi APBD kita saat ini saja belanja pegawai sudah di atas 30%, belum termasuk biaya operasional kendaraan, gedung, operasional perkantoran yang melekat untuk belanja aparatur,’’ tegasnya.
Penghematan yang dilakukan ini akan dialihkan untuk pembinaan dan penguatan kehidupan masyarakat yang masih tertinggal di pinggiran ujung-ujung desa . ‘’Ini yang harus kita dukung bersama kalau APBD lebih banyak digunakan untuk membiayai perangkat daerah, ya susah kita berbuat maksimal untuk mengatasi masalah sosial tersebut,’’ ungkapnya. (ham)
