SEBAGAI daerah dengan potensi tambak unggul, Pemprov NTB mendorong terbentuknya regulasi resmi pengelolaan tambak udang di NTB. Regulasi ini dinilai dapat menambah nilai tambak dan pemanfaatannya kepada daerah.
Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menekankan tambak udang menjadi salah satu sektor penting yang dimiliki NTB. Sektor ini dinilai sangat mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, termasuk juga daerah jika tersedianya izin secara resmi. “Tambak udang merupakan sektor penting bagi perekonomian daerah,” ujarnya.
Dengan izin resmi, lanjutnya, limbah tambak bisa dikelola dengan baik, dengan adanya analisis pihak terkait bagaimana pengelolaan tambak ini tidak berdampak buruk bagi lingkungan. “Pengelolaannya harus dilakukan dengan baik agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan,” sambungnya.
Karena tambak menjadi salah satu sektor yang menguntungkan bagi masyarakat, Pemprov NTB menginginkan sektor ini tetap terjaga, sehingga bisa dirasakan oleh generasi muda NTB ke depannya.
Tambak NTB dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak adanya saling senggol menyenggol antara pelaku pertambakan.
“Kita berusaha agar sustainable, supaya ini bersifat jangka panjang, sehingga satu sama lain juga tidak ada yang bersaing, justru kita ingin usaha ini berkelanjutan dan memiliki manfaat yang nyata bagi masyarakat,” katanya.
Saat ini, Pemprov NTB mulai memfasilitasi masyarakat atau pelaku pertambakan untuk membuat izin legal. Pasalnya, dengan sinkronnya jumlah perizinan dengan jumlah tambak mampu memberikan ruang kepada pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama menjaga industri pertambakan, termasuk juga menjaga lingkungan.
“Penting untuk mulai monitoring dan evaluasi efektif demi mendukung keberlangsungan industri ini,” ucapnya.
Diketahui, sektor tambak di NTB menjadi salah satu fokus Pemprov NTB termasuk dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebab tidak sinkronnya antara perizinan di masing-masing instansi. (era)
