Mataram (Suara NTB) – Kalangan DPRD NTB menyambut positif rencana yang dilontarkan oleh Gubernur NTB H.Lalu Muhamad Iqbal terkait perlunya renovasi gedung DPRD NTB karena dinilai sudah tak refresentatif lagi.
Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim mengatakan, ada sejumlah fasilitas yang perlu dimunculkan sebagai bagian dalam program renovasi gedung dewan ini. Salah satunya adalah penyediaan fasilitas teknologi informasi atau IT yang memadai untuk mendukung kinerja dewan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.
Yang tak kalah pentingnya yaitu pentingnya pembangunan mimbar aspirasi rakyat sebagai tempat masyarakat menyalurkan apisrasi dan gagasan dalam rangka pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Saya apresiasi tinggi dan menyambut baik ide pak gubernur yang akan meronovasi gedung dewan. Kedua, gedung itu sudah sangat tidak layak sebagai gedung refresentasi rakyat. Kedepan saya menyarankan agar dibikin panggung atau space mimbar bebas untuk rakyat menyampaikan aspirasi,” kata Hamdan Kasim kepada wartawan, Jumat, 11 April 2025.
Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir juga mengaku senang dengan rencana gubernur untuk merevitalisasi gedung wakil rakyat. Hanya saja ide itu juga harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.
‘Kita senang aja. Cuma kondisi keuangan kita saja belum memungkinkan saja untuk yang wajib. Apalagi ini (renovasi gedung DPRD NTB,red),” kata Muzihir.
Menurut Muzihir paling cepat rencana ini akan terealisasi pada tahun 2026. Dewan melihat beberapa fasilitas yang penting adalah fisik, mebel dan yang sudah berumur puluhan tahun. “Tidak ada yang baru, bisa dilihat. Kita sambut baik rencana pak gubernur,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD NTB M.Akri mengatakan, gubernur melontarkan gagasan perlunya renovasi gedung dewan setelah melihat ruang rapat paripurna yang saat ini sudah tak refresentatif lagi. Sebab ruang paripurna harus bisa menunjang aktifitas legislatif.
Namun demikian, politisi PPP ini tak hanya melihat dari segi fisik gedung saja, akan tetapi dari segi anggaran untuk renovasi tersebut. Sebab di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar menjadi tantangan.
Memang diakui, jika dibandingkan dengan gedung-gedung dewan yang lain, gedung DPRD NTB jauh tertinggal dari segi sarana dan fasilitas, namun kondisi terkini seperti program efisiensi dan perlunya pembiayaan program yang prioritas harus menjadi perhatian.
“Gubernur saya lihat hanya mengusulkan atau ingin memberi warna bagi DPRD. Selama ada anggaran, tak masalah dilakukan renovasi. Jangan sampai merugikan untuk alokasi anggaran yang lain,” katanya.(ris)
