Mataram (Suara NTB) – Rencana renovasi Gedung DPRD Provinsi NTB yang dilontarkan oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menuai tanggapan beragam dari kalangan legislatif. Sebagian mendukung penuh, namun ada pula yang menilai langkah tersebut belum menjadi prioritas.
Salah satu yang mengkritisi wacana tersebut adalah Anggota DPRD NTB dari Fraksi PKS, Sambirang Ahmadi. Ia menilai renovasi gedung DPRD belum mendesak dilakukan saat ini, mengingat masih banyak persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah, seperti penanggulangan kemiskinan.
“Tentu kita hormati dan hargai niat baik Pak Gubernur. Usulan itu bagus. Namun, menurut saya, saat ini lebih baik kita dorong dan kawal agar Pak Gubernur fokus terlebih dahulu pada realisasi janji kampanyenya kepada masyarakat,” ujar Sambirang kepada wartawan, Senin, 14 April 2025.
Ia mengingatkan bahwa Gubernur Iqbal baru menjabat dalam hitungan bulan dan program-program yang menjadi janji kampanye belum terealisasi, lantaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masih dalam proses pembahasan.
“Janji kampanye Pak Gubernur nantinya akan tertuang dalam RPJMD 2025–2029, yang mencakup tujuh Sapta Cita dan sepuluh program unggulan. Sementara dokumennya saat ini masih dalam tahap pembahasan,” jelas Ketua Komisi III DPRD NTB itu.
Sambirang menekankan pentingnya fokus pada isu-isu krusial yang lebih dirasakan masyarakat, dibandingkan renovasi kantor DPRD di Jalan Udayana, Mataram.
“Yang paling penting saat ini adalah pengurangan angka kemiskinan di bawah 10 persen, penguatan ketahanan pangan, dan pembenahan sektor pariwisata—sesuai janji beliau. Inilah yang lebih ditunggu masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PKS, lanjutnya, sejak awal berkomitmen untuk mendukung dan mengawal realisasi program-program unggulan Gubernur demi mewujudkan NTB yang makmur dan mendunia.
“Komitmen kami sejak awal adalah siap mengawal program-program unggulan, terutama dalam pemenuhan janji kampanye kepada masyarakat,” tutupnya. (ndi)
