Jakarta (Suara NTB) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan tidak akan mengambil honor atau gaji usai menjadi pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Kami juga tidak akan menerima honor, pembayaran, dalam bentuk apa pun,” kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 April 2025.
Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sesuai dengan aturan yang berlaku di internal KPK. Selain itu, dia mengatakan bahwa KPK akan bersifat profesional usai bergabung dalam kepengurusan Danantara.
Dengan demikian, kata dia, pihaknya akan mengkaji efektivitas keberadaan KPK dalam kepengurusan tersebut. Sementara itu, dia menegaskan bahwa status dirinya di kepengurusan Danantara bukan bersifat personal, melainkan mewakili institusi atau kelembagaan.
“Jadi, enggak bisa kemudian saya memberikan suatu pendapat perseorangan tanpa persetujuan, tanpa ada pembahasan lebih dulu dengan para pimpinan lain,” jelasnya.
Sebelumnya, BPI Danantara mengumumkan struktur kepengurusan lengkap di Jakarta, Senin, 24 Maret 2025. Pengumuman jajaran pengurus disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Rosan Perkasa Roeslani.
Dalam kepengurusan tersebut, KPK diwakili Ketua KPK tergabung dalam Komite Pengawasan dan Akuntabilitas.
Pasok Likuiditas
Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir menyampaikan, Danantara siap menjadi liquidity provider atau pemasok likuiditas bagi pasar modal Indonesia.
Pasokan likuiditas akan dihasilkan Danantara dari akumulasi dividen yang dihimpun dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Danantara.
“Nanti kita lihat dari hasil dividen kita parking dimana, bisa saja salah satunya disana (pasar modal), kurang lebih gitu. Nanti dividen baru akhir bulan ini masuk ke kami (Danantara). Dari situ harus mulai dialokasikan kemana, tentu yang paling cepat ya pertama di public market, tapi tentu kita udah ada proyek- proyek,” ujar Pandu di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin.
Terkait sektor prioritas yang akan di investasi di pasar modal Indonesia, pihaknya menekankan akan fokus terhadap keuntungan (return).
“Yang paling penting fokus simple kita balik ke return nya. Tapi, kita sekarang udah ada memegang semua saham BUMN yang Tbk (terbuka) kurang lebih ada 18 kalau nggak salah yang ada di pasar modal,” ujar Pandu.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk mendorong kemungkinan lebih besar lagi bagi lembaga jasa keuangan (LJK) milik pemerintah untuk melakukan investasi di pasar modal sebagai investor institusional.
“Jadi intinya berbagai hal yang akan dan telah dilakukan ini, akan membuahkan hasil-hasil yang lebih konkret dan membuahkan kemungkinan untuk penguatan sektor riil yang lebih tangguh dan juga pendalaman sektor keuangan yang kita inginkan,” kata Mahendra.
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat bahwa transformasi pasar modal perlu untuk lebih digalakkan, mengingat segmen ini kerap ‘dianaktirikan’ meski memiliki banyak potensi strategis.
“Insentif perlu digelontorkan, tata kelola diperbaiki, dan regulasi dimutakhirkan,” ujarnya.
Ia menekankan pasar modal merupakan etalase ekonomi Indonesia, yang mana apabila pasar modal sehat maka investor akan bersemangat dan ekonomi menggeliat.
“Pasar modal bukan mainan para elite, di negara maju ia menjadi platform untuk menyebarkan kesejahteraan. Masyarakat kebanyakan ikut menikmati berkah, melalui dana pensiun, asuransi dan reksadana yang berinvestasi di bursa efek,” ujar Wijayanto. (ant)
