KETUA Tim Penggerak PKK NTB, Sinta Agathia Soedjoko, mengingatkan agar semua pihak harus terlibat dan memiliki kontribusi dalam upaya mengentaskan stunting di Provinsi NTB. ‘’Kolaborasi bisa terus dilakukan dan diperluas. TP PKK NTB sendiri siap berperan aktif dalam menurunkan angka stunting sesuai dengan tugas dan fungsi PKK,’’ ujar dalam kegiatan audiensi, validasi dan sinkronisasi data stunting bersama Dinkes NTB, Senin, 21 April 2025.
Selain melibatkan semua pihak dalam hal ini Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota guna menjalankan program yang sudah ada. Sinta juga menegaskan pentingnya data yqng akurat untuk menunjang apa yang sedang dilakukan. Bahkan dapat menjadi acuan pelaksanaannya di lapangan.
“ Harus ada data yang akurat. Karena dengan data kita dapat bekerja secara efektif dan efisien.” tegasnya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS., menyampaikan Pemprov NTB melalui Dinas Kesehatan terus melakukan berbagai upaya dalam pencegahan dan intervensi stunting.
Beberapa indikator pencegahannya terus digalakan seperti pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk perempuan usia 6-23 tahun. Edukasi pentingnya pemberian ASI eksklusif, pemantauan tumbuh kembang balita dan desa bebas buang air besar.
“ Intervensi spesifik dengan pemberian makanan tambahan (PMT) pada bayi yang berat badannya kurang, terus kami lakukan,’’ ujarnya.
Di sisi lain Fikri juga menyebut keberadaan lingkungan yang bersih serta masih tingginya angka perkawinan anak menjadi salah satu faktor penyebab munculnya stunting di NTB. Untuk itu ia menyebut harus ada tindakan dalam mengubah paradigma masyarakat bahwa perkawinan anak dan masalah lingkungan sangat mempengaruhi angka stunting.
“Kita harus terus mendorong terjadinya perubahan perilaku terutama dalam pemberian makan dan kebersihan lingkungan. Karena data menunjukkan perubahan perilaku memberikan dampak lebih signifikan terhadap anak stunting,’’ katanya.
Selanjutnya Kadikes mengharapkan agar intervensi spesifik perlu dilakukan serta bersama sama membangun kolaborasi dengan pemangku kebijakan. ‘’Karena penuntasan stunting merupakan pekerjaan besar, harus diselesaikan bersama. Dan itu sudah kami lakukan bersama Akademisi Poltekkes Kemenkes Mataram,’’ katanya. (r)
