Giri Menang (Suara NTB) – Para Kepala Desa (Kades) di Lombok Barat (Lobar) khusus yang ada di wilayah Kecamatan Gerung memprotes pemangkasan sepihak alokasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Awalnya, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat mengeluarkan SK sebagian besar desa dan kelurahan di wilayah Gerung diakomodir program PTSL. Namun belakangan muncul SK lagi, di mana desa yang masuk program tahun ini hanya empat desa dan kelurahan.
Kades Taman Ayu Kecamatan Gerung, M. Tajudin mengatakan, khusus desa di wilayah Gerung awalnya SK penerima Program PTSL dari 11 desa dan kelurahan hampir semuanya masuk. Kecuali Desa Belaka dan Kebon Ayu, sebab desa ini telah mendapatkan program PTSL ini. Sedangkan sisanya desa-desa yang lain belum sama sekali. Lalu muncul SK desa penerima program PTSL belum lama ini, tetapi jumlah desa yang masuk jauh berkurang.
“Sudah ada SK Desa dan kelurahan yang masuk program PTSL, tapi selang seminggu diganti SK-nya, hilang yang delapan desa, tinggal empat desa dan kelurahan. Kelurahan tiga dan satu desa,” kata Sekretaris APDESI NTB ini, kemarin.
Pencoretan atau pemangkasan desa dari SK program PTSL ini pun menuai protes dari semua desa. Sehingga para kades dan perwakilan Kadus akan mendatangi kantor BPN, besok atau Jumat (25/4/2025).
Ia sangat keberatan dengan tindakan sepihak ini, sebab bagiamana pun pihak desa telah berupaya maksimal mengupayakan sejak beberapa tahun lalu. Awalnya Program PTSL ini diberikan beberapa tahun yang lalu, tetapi alasan corona sehingga ditunda. Ia pun bisa menerima alasan dan bersabar. Namun begitu pasca-corona desanya juga belum masuk program PTSL ini, hingga tahun ini ia sudah habis kesabaran karena dipangkas secara sepihak tanpa alasan yang jelas. “Sepihak ini kami tidak pernah diberitahu, apa dasarnya,”tegasnya.
Kalau alasannya efesiensi, tentu program ini mesti dibagi rata saja. Misalkan dari enam desa dan kelurahan, diberikan Program 1800 persil, itu sebaiknya dibagi rata. “Sebaiknya itu dibagi rata kalau alasannya efesiensi,” tegasnya.
Belum lagi desanya telah mampu mencapai realisasi PBB lebih dari 100 persen. “Kita sampai 163 Persen, tertinggi di Lobar, tapi tidak linier dengan kebijakan pemerintah (program PTSL),” tegasnya.
Ia pun mempertanyakan apa nilai lebih dari penghargaan diperoleeh tersebut jika dalam hal program saja dipersulit. Jika bicara DBH atas imbal balik dari capaian PBB itu, menurut Tajudin itu (DBH) tidak seberapa bedanya dengan desa lainnya. Pihaknya melakukan strategi untuk bisa meningkatkan realisasi PBB di desanya.
Bahkan dari desa lain melalui Akad, sepakat dan mendukung kalau desa taman ayu diberikan program PTSL ini. (her)
