Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada sekitar 6.000 petani, buruh tani tembakau, dan pekerja bukan penerima upah (BPU) dengan mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Program ini didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB, Nasrullah Umar.
Kepala Disnakertrans NTB menyebutkan, dari total 6.000 peserta, sekitar 3.800 orang didaftarkan oleh Pemkab Dompu dan sekitar 2.200 lainnya oleh Pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kelompok pekerja rentan dari risiko sosial dan ekonomi.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, mengapresiasi inisiatif Pemkab Dompu dan menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam memperluas cakupan perlindungan sosial. Ia menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan mencakup dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Program JKK melindungi peserta dari risiko kecelakaan kerja, termasuk saat berangkat atau pulang kerja, dengan manfaat perawatan tanpa batas biaya hingga sembuh. Jika peserta meninggal akibat kecelakaan kerja, ahli waris berhak atas santunan sebesar 48 kali upah serta beasiswa untuk dua anak hingga perguruan tinggi, maksimal Rp174 juta.
Untuk peserta yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja, santunan sebesar Rp42 juta akan diberikan kepada ahli waris.
Nasrullah berharap cakupan perlindungan ini terus meningkat guna mewujudkan jaminan sosial yang menyeluruh serta mencegah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Dompu. (bul/*)
