KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Abdul Aziz, menegaskan bahwa integritas dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam pengelolaan sektor pendidikan di daerah NTB. Kadis yang baru dilantik Rabu, 30 April 2025, mengaku pendidikan adalah urusan pokok daerah, sehingga pihaknya wajib konsisten dan bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan.
Urusan pendidikan itu adalah urusan paling pokok, nomor satu di dalam pemerintahan, ujarnya, Rabu, 30 April 2025.
Ia menekankan, pendidikan termasuk dalam amanat wajib pemerintah daerah, di mana alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD harus dipastikan tepat sasaran dan berdampak nyata.
Menyinggung soal kasus yang terjadi di Dinas Dikbud, khususnya masalah Dana Alokasi Khusus (DAK), mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini mengaku dalam sistem birokrasi daerah, keberhasilan program tidak hanya dinilai dari capaian angka. Namun dari akuntabilitas setiap langkah kebijakan yang diambil.
Tidak ada pegawai yang mau bermasalah. Nah jadi saya pikir yang pokok dan paling utama itu integritas. Akhir dari semua itu ya baru prestasi, baru dedikasi, loyalitas, tanpa cacat, teladan yang terakhir itu adalah akuntabilitas, jelasnya.
Menurutnya, meski jabatan di pemerintahan daerah kerap menuntut pegawainya untuk bersifat generalis, nilai integritas tidak boleh tergeser. Memang seorang ASN di pemerintah daerah harus bisa menjadi generalis. Karena kita berbeda dengan Kementerian. Kalau Kementerian itu, itu saja dia kerjakan. Tapi kalau di pemerintah daerah suatu ketika bisa di Dikbud, suatu ketika bisa di dinas lain, ujarnya.
Sementara itu, menjelang peluncuran program Desa Berdaya yang termasuk di dalamnya menyoroti soal pendidikan. Abdul Aziz mengungkapkan perlunya sinergi lintas sektor. Ia mengakui masih perlu mendalami berbagai regulasi dan dinamika terkait agar pelaksanaan program bisa berjalan dengan efektif. Terutama dalam menghadapi agenda penting seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah dekat.
Kita saling bantu, saling belajar, dan yang penting tetap mengedepankan integritas dan akuntabilitas, pungkasnya. (era)
