Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan telah melakukan survei terhadap pelayanan parkir Kota Mataram. Hasilnya 58 persen masyarakat merasa tidak puas. Rencana kenaikan tarif parkir berpotensi batal.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin menerangkan, hasil survei yang dilakukan menunjukan 58 persen masyarakat masih belum puas dengan pelayanan parkir di Kota Mataram. Tiga item yang menjadi sorotan adalah, ketepatan tarif parkir,sarana prasarana, dan tindak lanjut aduan.
Ia mengakui, juru parkir disinyalir menarik parkir melebihi ketentuan. Misalnya, tarif parkir sepeda motor Rp1.000.,ditarik Rp2.000 sekali parkir dan seterusnya. “Tiga item masukan dari masyarakat ini akan kita perbaiki,” jelasnya.
Keluhan dari masyarakat dinilai sangat penting sebagai bahan masukan di internal Dishub untuk dilakukan perbaikan. Dikatakan Zulkarwin, hasil survei ini juga telah disampaikan ke Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana dan pihaknya diminta melakukan perbaikan. “Kita juga sudah melaporkan hasil survey ini ke Pak Wali,” ujarnya.
Mantan Camat Selaparang belum berani menyimpulkan tarif parkir batal dinaikan atau sebaliknya. Ia menyerahkan sepenuhnya ke kepala daerah untuk mengambil kebijakan pasca menerima laporan hasil survei tersebut.
Namun demikian, apabila tarif parkir batal dinaikan maka praktis berpengaruh terhadap target retribusi parkir di tahun 2025, mencapai Rp18 miliar. “Itu hanya persepektif saja, tetapi jelas akan berpengaruh pada target,” ucapnya.
Seperti diketahui, kenaikan tarif retribusi parkir telah diajukan ke DPRD Kota Mataram sejak tahun 2024 lalu. Tarif parkir untuk sepeda motor dari sebelumnya Rp1.000 sekali parkir naik menjadi Rp2.000. Sedangkan, kendaraan roda empat (mobil,red) dari sebelumnya Rp2.000 sekali parkir naik menjadi Rp4.000.
Pihaknya akan terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan parkir di Kota Mataram. Artinya, masukan dari masyarakat dinilai penting untuk melakukan perubahan. (cem)
