PERMASALAHAN sampah di Kota Mataram kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., menilai langkah antisipatif Pemkot (Pemerintah Kota) Mataram terlalu lamban dalam merespons penutupan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Regional Kebon Kongok, yang sejak dua tahun lalu telah diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Rachman dalam pernyataannya kepada Suara NTB, Kamis, 1 Mei 2025 mengatakan, Pemkot Mataram seharusnya lebih sigap mengambil langkah strategis. Menurutnya, peringatan soal penutupan TPA sudah disampaikan jauh-jauh hari, namun hingga kini belum ada inovasi signifikan yang diterapkan untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah.
“Langkah antisipasi yang dilakukan Pemkot terkesan lambat. Padahal, provinsi sudah menyampaikan rencana penutupan TPA Kebon Kongok dua tahun lalu,” ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti alokasi anggaran yang dinilai belum berpihak pada sektor kebersihan. Oleh karena itu, Rachman mendorong agar Pemkot Mataram memberikan prioritas anggaran kepada DLH (Dinas Lingkungan Hidup) agar persoalan ini segera tertangani secara sistematis dan berkelanjutan.
“Berikan saja prioritas anggaran ke DLH. Pengawasan juga harus dilakukan agar penggunaannya tepat sasaran,” lanjutnya.
Pemerintah diketahui tengah melakukan efisiensi dan pergeseran anggaran dengan nilai sekitar Rp31 miliar. Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini, alokasi efisiensi ini seharusnya bisa difokuskan untuk penanganan sampah yang sudah masuk kategori mendesak. Rachman bahkan menyebutnya sebagai persoalan ‘super prioritas’ agar kota tidak terjebak dalam kondisi darurat sampah.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini menegaskan, pengelolaan anggaran untuk penanganan sampah harus menjadi perhatian utama dibanding proyek-proyek pembangunan yang dinilai belum mendesak, seperti pembangunan kantor pemerintahan.
“Kita bisa pakai dana daerah kalau dari pusat belum turun. Ini jauh lebih urgen dibanding pembangunan kantor walikota, kalau menurut kami,” tegasnya.
Saat ini, volume sampah yang dihasilkan warga Kota Mataram diperkirakan mencapai 200 ton per hari. Namun, kapasitas pengolahan yang tersedia baru mampu menangani sekitar 80 ton per hari. Artinya, masih ada lebih dari 100 ton sampah yang belum tertangani setiap harinya.
Pihaknya juga menyinggung kebutuhan percepatan pembangunan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di kawasan Kebontalo. Proyek tersebut dinilai penting untuk membantu mengurangi beban sampah yang menumpuk di beberapa wilayah, seperti Sandubaya yang kerap dikeluhkan warga. “Permasalahan ini sudah berlangsung lama dan semestinya menjadi atensi khusus bagi Pemkot,” pungkasnya. (fit)
