Giri Menang (Suara NTB) – Hardiknas tahun ini menjadi momen bagi Pemkab Lombok Barat (Lobar) untuk berbenah dari sisi sektor pendidikan. Pasalnya beberapa persoalan masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR). Dari rata-rata lama sekolah, tergambar tingkat pendidikan warga masyarakat Lobar baru 6,8 tahun. Artinya rata-rata masyarakat Lobar masih belum lulus SMP.
Belum lagi dari sisi jumlah guru. Kekurangan guru masih menjadi problem di daerah ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar Maad Adnan mengaku bahwa rata-rata lama sekolah Lobar masih terbilang rendah. “Pada angka 6,8 tahun, baru lulus SD delapan bulan,” kata dia.
Kalau melihat waktu rata-rata lama sekolah ini, masih banyak yang harus dikejar. Apalagi pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dulunya TK-Paud tidak masuk hitungan wajib belajar, sekarang dihitung sehingga menjadi wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan ke depan.
Masih rendahnya rata-rata lama sekolah dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya Indikator yang dijadikan acuan menghitung adalah warga berusia 25 tahun ke atas. Indikator usia ini diakuinya cukup berat. Warga yang tercatat ini pun rata-rata sudah menjadi ibu rumah tangga.
Langkah untuk penanganan rata-rata lama sekolah ini, pihaknya mencanangkan Gardu Asli atau “Gerakann Terpadu ayo sekolah lagi”. Pihaknya berkolaborasi dengan desa menjaring data masyarakat yang belum mengenyam pendidikan dan belum memiliki ijazah SD, SMP, dan SMA. “Yang SD masuk paket A, SMP masuk paket B dan SMA masuk paket C,” imbuhnya.
Program ini ditargetkan menyasar puluhan ribu warga belajar. Begitu mendapat data, warga akan dimasukkan menjadi warga belajar. Mereka ini nantinya akan dititipkan pembelajarannya di sekolah formal terdekat. Jam belajar diatur disesuaikan dengan kondisi warga, bisa sore atau malam. Dan waktu pertemuan belajarnya juga diatur. “Kita harapkan satu tahun Mereka sudah bisa ujian,” imbuhnya.
Warga ini ditargetkan bisa memiliki ijazah agar bisa mendongkrak rata-rata lama sekolah. Perbedaan kegiatan ini dibandingkan sebelumnya, kalau dulu dilaksanakan murni di PKBM. Karena ia melihat pergerakan PKBM ini lambat, maka dialihkan ke pendidikan sekolah formal. “Karena kalau guru formal cepat kita koordinasikan,” imbuhnya. Bagi guru yang mengajar ini nanti diupayakan bisa diakomodasi masuk Dapodik terkait jam mengajarnya.
Kemudian tantangan dari sisi jumlah kebutuhan tenaga pendidik atau guru di Lobar sebanyak 4.537 orang. Sedangkan eksisting jumlah guru dan ASN yang ada saat ini sebanyak 3.747 orang, sehingga terdapat kekurangan 1.133 Guru. Untuk menutupi kekurangan guru ini ditanggulangi melalui guru non-ASN atau honorer yang jumlahnya 1.122 orang. Kekurangan guru tersisa sebanyak 72 orang.
Untuk menanggulangi kekurangan guru, lanjut Maad, langkah sementara yang dilakukan pihaknya menambah jam mengajar guru non-ASN. Misalnya yang mengajar 20 jam, waktunya ditambah. Sebab kalau menambah guru tidak boleh dilakukan berdasarkan kebijakan pusat. Tantangan lain ke depan, sebanyak 1.122 orang guru honorer atau non-ASN ini pun belum diangkat menjadi PPPK. Mereka ini telah mengikuti tes seleksi PPPK, tetapi belum lulus. (her)
