GUBERNUR NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan mutasi 72 pejabat eselon II dan III, Rabu, 30 April 2025 lalu. Di antara 26 pejabat eselon II yang dilantik adalah Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah (BPKAD). Sebagai orang yang diamanahkan memimpin BPKAD Provinsi NTB, mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini akan bekerja sesuai dengan arahan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, yakni APBD sehat.
Kepada Suara NTB, usai peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kantor Gubernur NTB, Jumat, 2 Mei 2025 , Nursalim menyebut ada tiga hal yang harus dilakukan agar APBD bisa sehat. Sehat dari aspek perencanaan, sehat dari aspek penatausahaan dan sehat dari aspek pelaksanaan, terangnya.
Dijelaskannya, APBD merupakan satu siklus pengelolaan keuangan daerah yang mulai perencanaan bersama Bappeda dan BPKAD dan pengelolaan kas. Dalam hal ini, BPKAD masuk dalam perencanaan dan bersama Bappeda akan melakukan langkah-langkah agar APBD ini berkualitas.
Artinya, belanja itu betul-betul mencapai target dan sasaran input, output, bahkan sampai pada besaran benefit outcome-nya. Jelas terukur. Bukan hanya diberikan ke OPD, tapi apa yang mau dibelanjakan, apa hasilnya? Nah itu harus jelas dari aspek belanjanya, tegasnya.
Pihaknya juga akan banyak melakukan asistensi sampai satuan terkecil. BPKAD ingin melihat seperti apa penempatan belanja-belanjanya. Nah itu yang belum kita lihat dari sisi perencanaan, tambahnya.
Sementara dari sisi aspek manajemen kas, ungkapnya, ada belanja belanja pendapatan, seperti dana transfer dari pemerintah pusat yang sifatnya earmark. Mana yang earmark, mana yang bebas dan mana yang ditentukan. Kalau earmark ini kan sudah jelas peruntukannya. Ada DAK, DBH, kemudian DAU juga banyak yang di-earmark-in. Misalnya sekian persen untuk infrastruktur, sekian persen untuk fungsi belanja kesehatan, 20 persen pendidikan. 10 persen kesehatan dan 25 persen infrastruktur, jelasnya.
Hal ini, ungkapnya, yang perlu dilakukan pemetaan (mapping) pada manajemen kasnya, sehingga nanti akan diketahui mana anggaran yang akan dipergunakan untuk mendanai dalam rangka percepatan prioritas kepala daerah. Visi misi kepala daerah ada program prioritasnya. Misalnya penurunan kemiskinan ekstrem, investasi dan pariwisata. Itu yang kita lihat, ujarnya.
Sedangkan dari penata laporan dan pertanggungjawaban, Nursalim menegaskan, pihaknya tidak hanya melihat dari aspek pelaporan, tapi hulunya. Sebelum menyusun laporan akhir yang akan diaudit BPK, pihaknya akan membantu pengawalan, sehingga penyusunan laporan tidak bermasalah.
Pada bagian lain, ungkapnya, BPKAD juga memberikan atensi khusus pada segi pendapatan terbatas, seperti mengoptimalisasi aset. Menurutnya, aset ini harus mampu memberikan nilai tambah yang positif mendukung program program RPJMD.
Ini yang coba kita lihat seperti apa datanya, pola penyewaannya baik itu pemanfaatan, serah guna. Itu yang coba dilihat. Kemudian dilihat apakah eksekusi by system atau tidak. Nanti kita lihat secara komprehensif. Nanti kita lihat secara transparan saja. Kalau ada regulasi yang mendukung untuk itu, kita lihat nanti kita review. Mungkin ada tarif sewa ndak tepat berdasarkan klaster. Kita review regulasinya dan bisa memberikan nilai tambah untuk Pemprov NTB, terangnya. (ham)
