Jakarta (Suara NTB) – Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) berharap masalah visa jemaah calon haji yang belum terbit dapat segera dimitigasi, karena berhubungan dengan kenyamanan dan layanan kepada jemaah.
“Hari ini sudah memasuki fase krusial penyelenggaraan ibadah haji semua pihak harus konsentrasi memberikan layanan terbaik kepada calon jemaah haji,” ujar Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj di Jakarta, Jumat, 9 Mei 2025.
Pernyataan Mustolih ini disampaikan menyusul terjadinya penundaan keberangkatan sejumlah peserta calon haji dari beberapa daerah akibat visa yang belum terbit, meskipun semua persyaratan dan perlengkapan keberangkatan telah siap.
Untuk mengatasi ini, Komnas Haji mendorong Kementerian Agama agar meningkatkan koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi utamanya, perusahaan penyelenggara layanan haji (syarikah), dalam menuntaskan masalah visa haji yang belum terbit.
“Visa adalah syarat utama masuk ke Arab Saudi. Keterlambatan ini jelas mengganggu kenyamanan jemaah dan berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap keseluruhan rencana haji yang telah disusun Kemenag,” kata Mustolih.
Mustolih memperingatkan bahwa selain membuat jemaah dan keluarga gelisah, keterlambatan visa bisa menimbulkan efek domino, mulai slot penerbangan yang tidak terpakai, akomodasi dan konsumsi yang mubazir, hingga gangguan pada transportasi, serta jadwal penerbangan lanjutan.
Ia mengutip data Siskohat Kemenag terdapat 2.911 visa berstatus ditolak. Komnas Haji menekankan pentingnya mitigasi cepat dan jaminan keberangkatan bagi jemaah yang tertunda agar gelombang kedua pemberangkatan tidak terganggu.
“Tidak terbitnya visa jemaah harus mendapatkan perhatian serius, dimitigasi dan segera dicarikan jalan keluar oleh pemerintah agar persoalan ini tidak membuat calon jemaah gelisah dan makin meluas mengingat masih ada gelombang kedua pemberangkatan ribuan jemaah,” kata dia.
Integrasi Data
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta adanya integrasi data antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan BPJS Kesehatan untuk memperkuat sistem layanan kesehatan jemaah haji, khususnya bagi kelompok lanjut usia (lansia) dan risiko tinggi (risti).
“Dengan integrasi data yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa jemaah berangkat dalam kondisi kesehatan terbaik dan memiliki catatan medis yang lengkap dan dapat diakses oleh petugas di berbagai lini,” kata Netty dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 9 Mei 2025.
Hal itu disampaikannya dalam pertemuan kerja Komisi IX DPR RI dengan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat (Sumbar) dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar di Asrama Haji Embarkasi Padang, 8 Mei 2025.
Dia menekankan pentingnya peran BPJS Kesehatan dalam mendukung kesiapan haji dari sisi data dan layanan. Untuk itu, dia mempertanyakan sejauh mana integrasi data BPJS Kesehatan dengan sistem layanan kesehatan haji yang ada saat ini.
“Jemaah yang berangkat haji kan pasti sudah terdata dalam sistem layanan kesehatan nasional. Jadi apa yang sudah dilakukan BPJS untuk mendukung proses haji ini? Mulai dari tahap skrining, pemantauan kesehatan, hingga evaluasi pascahaji?,” tuturnya.
Netty juga mendorong agar ada terobosan dalam pembagian tugas secara lebih profesional antara petugas medis dan non-medis sehingga para jemaah, terutama yang lansia dan risti, dapat memperoleh layanan yang lebih optimal.
Dia mengaku prihatin dengan kondisi petugas kesehatan yang tidak hanya menjalankan tugas medis, tetapi terlibat pula dalam pekerjaan fisik non-medis.
“Petugas kesehatan kita tidak hanya melayani kebutuhan medis, tapi juga harus mendorong kursi roda, mengangkat koper, dan tugas-tugas lainnya. Ini tentu tidak ideal dan bisa mempengaruhi kualitas layanan kesehatan kepada jemaah,” ujarnya.
Terakhir, tambah dia, Komisi IX DPR RI berharap agar sinergi antara Kemenkes, Kemenag, BPJS, dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat sehingga pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia dapat lebih terukur, efisien, dan manusiawi. (ant)
