Mataram (Suara NTB) – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi NTB meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB segera menyajikan matriks rasionalisasi yang jelas terkait rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Permintaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi dengan eksekutif, Jumat, 9 Mei 2025.
Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah NTB, Asisten I Setda NTB, perwakilan OPD, serta tenaga ahli tersebut membahas lebih dalam materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penataan OPD. Wakil Ketua Pansus IV, Mohammad Akri, menegaskan bahwa DPRD belum menerima kajian rasional maupun data memadai mengenai dampak dari perampingan OPD yang diusulkan.
“Spirit dari Raperda ini memang efisiensi dan perampingan OPD. Tapi kami meminta gubernur melalui Sekda menyajikan matriks rasionalisasi secara jelas, termasuk OPD mana saja yang efisiensinya paling besar,” ujarnya.
Menurut data awal, setidaknya 11 pejabat eselon II, 30 pejabat eselon III, dan 70 pejabat eselon IV diperkirakan akan terdampak kebijakan tersebut. Pansus mempertanyakan skema penempatan ulang pejabat, khususnya nasib pejabat eselon IV.
“Apakah pejabat eselon IV akan tetap difungsikan atau justru dihapus? Bagaimana dengan penempatan ulang bagi eselon II? Ini harus dijelaskan sebelum kami bisa membuat keputusan,” tegas Akri.
Selain isu penempatan pejabat, Pansus juga memperdebatkan wacana penggabungan beberapa dinas. Salah satu yang menuai sorotan adalah usulan penggabungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan Dinas Pendidikan, yang dinilai tidak relevan secara fungsi oleh sejumlah anggota.
“Penggabungan OPD seperti Dispora dengan Dinas Pendidikan masih menjadi perdebatan. Belum ada keputusan final,” jelas politisi PPP tersebut.
Pansus IV menegaskan komitmennya untuk terus mendalami Ranperda tersebut. Mereka mendesak Pemprov NTB segera menyampaikan data yang lebih komprehensif agar keputusan yang diambil nantinya objektif dan akuntabel. (ndi)
