Dompu (Suara NTB) – Rencana Pembangunan fasilitas Pelabuhan Kilo Kabupaten Dompu menggunakan system anggaran tahun jamak (multi years) APBN 2025 – 2026 belum mendapatkan kepastian. Kendati anggaran sekitar Rp98 miliar (M) tersebut sudah ditenderkan, namun masih diblokir dan tidak bisa digunakan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran negara.
Berdasarkan data LPSE Kementrian Perhubungan RI hingga Maret 2025, nilai paket pekerjaan Pembangunan fasilitas Pelabuhan Kilo sesuai HPS sebesar Rp96,32 M dan dimenangkan PT Sumber bangun Sentosa dengan penawaran Rp89,58 M dan hasil negosiasi menjadi Rp89,57 M. Tapi paket pekerjaan ini belum diumumkan kontraknya.
Sementara untuk paket pekerjaan supervise atau pengawasan proyek nilainya sebesar Rp1,7 M. Untuk pengawasan ini sudah ada tandatangan kontrak dengan PT Kiat Global Ismatika selaku pemenang.
“Betul sudah lelang dan sudah ada pemenangnya, tapi sampai saat ini sumber dana SBSN di Kemenhub kena penghematan Perpres 1 th 2025, anggaran masih diblokir tidak bisa digunakan,” kata Plt Kepala UPP Calabai Dompu selaku PPK Proyek Pembangunan Pelabuhan Kilo kepada Suara NTB, Rabu, 21 Mei 2025.
Prayitno mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui anggaran tersebut sudah dibuka blokirnya dan dikembalikan bagi Pembangunan Pelabuhan Kilo. Karena hingga saat ini belum ada informasinya. Ketika sudah dibuka, seharusnya akan disampaikan karena pekerjaan itu dibawah tanggungjawab pihaknya.
Kepala bidang Penstapel Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Iwin Duarta, ST sebelumnya mengaku, data LPSE Kementrian Perhubungan RI memuat ada 2 paket untuk Pembangunan Pelabuhan Kilo Kabupaten Dompu. Paket pertama untuk pengawasan dengan nilai Rp1,7 M dan sudah ada kontraknya untuk PT Kiat Global Ismatika. Sementara untuk Pembangunan fasilitas Pelabuhan Kilo dengan HPS Rp96,32 M dan ditawar sebesar Rp89,58 M dan dinegosiasikan sebesar Rp89,57 M. “Tapi memang statusnya belum diumumkan kontraknya,” ungkap Iwin.
Ia pun berharap, pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kilo ini bisa segera direalisasikan pemerintah pusat dalam rangka mendukung arus logistic ke pulau Sumbawa. Terlebih pemerintah daerah Kabupaten Dompu sudah cukup lama menghibahkan lahan seluas 30 ha untuk kepentingan Pembangunan Pelabuhan sebagai komitmen daerah. “Semoga saja segera diwujudkan agar mempercepat akselerasi bagi Pembangunan daerah,” harapnya. (ula)
